Kemenko Polhukam Dorong Penguatan Koordinasi Komunikasi Publik Antar Kementerian dan Lembaga
eputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam, Marsda TNI Eko Dono Indarto
Inspirasikalbar, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menyoroti pentingnya peningkatan koordinasi dalam komunikasi publik antar instansi pemerintah. Langkah ini di anggap krusial untuk menghadapi derasnya arus informasi serta berkembangnya potensi disinformasi di tengah masyarakat.
“Pengelolaan isu media tidak bisa lagi di anggap remeh. Kesadaran yang tinggi akan peran strategis media sangat di butuhkan dalam membentuk opini masyarakat dan menjaga stabilitas nasional di bidang politik dan keamanan,” ujar Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, dalam pernyataan tertulisnya pada Kamis (22/5/2025).
Pernyataan tersebut di sampaikan usai memimpin Rapat Koordinasi yang membahas harmonisasi dan sinergi pelaksanaan tugas Satuan Tugas Komunikasi dan Media di seluruh desk bidang Polhukam, yang di gelar di Cibubur, Jawa Barat.
Pembentukan sembilan desk lintas sektor.
Sebagai pengampu utama isu-isu strategis di ranah politik dan keamanan, Kemenko Polhukam telah menginisiasi pembentukan sembilan desk lintas sektor. Tiap desk menangani isu-isu prioritas seperti pemberantasan narkoba, perjudian online, keamanan siber, korupsi, karhutla, dan perlindungan terhadap pekerja migran.
Untuk mendukung penyampaian pesan pemerintah yang konsisten dan tepat sasaran, setiap desk di perkuat oleh Satgas Komunikasi dan Media (Satgas Komed). Namun, menurut Deputi Eko, satuan tugas ini masih berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi terpadu, meskipun banyak keterkaitan antar isu.
“Melalui rakor ini, kami ingin menyatukan langkah seluruh unsur kementerian/lembaga dalam Satgas Komed agar tak berjalan sendiri-sendiri. Satu tim komunikasi pemerintah yang kompak dan terintegrasi,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya kepedulian terhadap pentingnya fungsi komunikasi publik dalam roda pemerintahan. “Kesadaran bersama terhadap pentingnya peran media harus di bangun. Jangan sampai bersikap masa bodoh, karena ini bagian dari tanggung jawab bersama,” ujarnya menambahkan.
Dengan memperkuat peran dan integrasi Satgas Komed, Kemenko Polhukam menargetkan terciptanya sistem komunikasi krisis yang tanggap. Narasi lintas sektor yang seragam, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang komunikasi publik di seluruh instansi terkait.
Rapat koordinasi ini di hadiri oleh perwakilan dari Kemenko Polhukam dan berbagai kementerian/lembaga terkait. Seperti BIN, Kementerian Kominfo, Kemendagri, Kemenlu, Kemhan, Kemenkeu, KLHK, Kementerian PPMI, TNI, BSSN, Polri, Bank Indonesia, BNPB, dan BNN.
