Pemkab Kubu Raya Siap Akomodir Masukan DPRD
Inspirasikalba,Kubu raya – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya memastikan akan menampung seluruh masukan dari delapan fraksi DPRD Kubu Raya terkait nota keuangan dan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025. Infrastruktur, terutama jalan poros strategis, menjadi fokus utama pembahasan antara eksekutif dan legislatif.
Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto, menyampaikan bahwa catatan, koreksi, dan tambahan dari setiap fraksi akan di jawab secara resmi dalam rapat paripurna yang di jadwalkan pada Senin mendatang.
“Kemarin kita sudah membacakan nota keuangan. Ada catatan-catatan dan tambahan dari delapan fraksi itu. InsyaAllah hari Senin sudah bisa kita jawab dan kita akomodir,” ujarnya usai rapat, Jumat (22/8).
Ia menegaskan, isu infrastruktur mendominasi pandangan fraksi, khususnya perbaikan jalan poros strategis yang menjadi kebutuhan masyarakat. “Infrastruktur memang menjadi target utama kita dalam perubahan ini. Jalan poros strategis harus menjadi prioritas pembangunan,” katanya.
Persoalan pajak daerah.
Selain infrastruktur, sejumlah fraksi juga menyoroti persoalan pajak daerah. Menanggapi hal tersebut, Sukiryanto menjelaskan bahwa Pemkab Kubu Raya menyiapkan langkah penyesuaian agar potensi pajak bisa di gali lebih optimal tanpa membebani masyarakat.
“Objek pajak memang menjadi perhatian kita. Ada rumah-rumah yang awalnya kategori sedang kemudian meningkat menjadi rumah mewah, tetapi belum masuk dalam perhitungan sesuai NJOP. Ini yang akan kita benahi, sementara masyarakat menengah ke bawah tidak menjadi beban,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Jainal Abidin, menambahkan bahwa persoalan pajak daerah juga menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, sejak 2019 hingga 2024, Kubu Raya belum melakukan penyesuaian PBB-P2, sehingga menjadi temuan dalam laporan hasil pemeriksaan.
“Kan ada empat poin temuan BPK, salah satunya karena lima tahun berturut-turut tidak ada kenaikan PBB-P2. Makanya harus ada penyesuaian agar tahun 2026 nanti tidak lagi menjadi temuan. Nilai dan titik-titiknya akan ditentukan tim teknis, yang penting tidak membebani masyarakat,” jelas Jainal.
Dengan sinergi Pemkab dan DPRD, pemerintah optimistis perubahan APBD mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Infrastruktur sebagai prioritas diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung.
