Transfer Kubu Raya Dipangkas, Bupati Minta Jaga Layanan Publik
Inspirasikalbar,KUBU RAYA – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat Rahmat Mulyono menegaskan Kabupaten Kubu Raya menjadi daerah dengan kinerja fiskal baik di Kalimantan, meski pada 2026 justru menerima pemangkasan transfer ke daerah paling besar.
Kondisi tersebut di nilai sebagai tantangan yang harus di jawab dengan sinergi dan penguatan kinerja pemerintahan.
Hal itu di sampaikan Rahmat Mulyono saat melakukan kunjungan kerja dan bertemu Bupati Kubu Raya Sujiwo di ruang kerja bupati, Rabu (7/1/2026).
Ia menyebutkan serapan APBD Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 tidak hanya tertinggi di Kalimantan Barat, tetapi juga di tingkat regional Kalimantan.
“Capaian fiskal Kubu Raya sangat baik dan menjadi yang tertinggi, baik di provinsi maupun regional Kalimantan,” ujar Rahmat.
Rahmat Mulyono menegaskan DJPb akan terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, terutama dalam percepatan penyaluran transfer ke daerah serta pelaksanaan program APBN seperti Makan Bergizi Gratis, Kredit Perumahan Rakyat, dan DAK fisik.
“Kami berharap koordinasi dan kemitraan ini terus terjaga agar potensi kendala bisa diantisipasi sejak awal,” ungkapnya.
Namun demikian, pada 2026 Kabupaten Kubu Raya harus menghadapi kenyataan pahit berupa pemangkasan transfer ke daerah yang signifikan.
Bupati Kubu Raya Sujiwo mengungkapkan, berdasarkan paparan DJPb, total pengurangan transfer ke daerah mencapai Rp334 miliar, di tambah pemotongan dana desa sehingga secara keseluruhan mencapai sekitar Rp397 miliar.
“Ini memang ironis. Saat capaian kita terbaik, justru pemotongan yang kita terima paling besar,” ungkap Sujiwo.
Meski demikian, Sujiwo menegaskan kondisi fiskal daerah masih relatif kokoh. Ia memastikan pemangkasan anggaran tidak boleh berdampak pada kualitas pelayanan publik maupun keberlanjutan program pembangunan.
“Saya tegaskan kepada seluruh jajaran, walaupun kita mendapatkan pengurangan hampir Rp400 miliar, pelayanan publik tidak boleh terganggu. Program-program harus tetap berjalan,” tegasnya.
Sujiwo menilai kebijakan fiskal dari pemerintah pusat harus di jadikan momentum untuk memperkuat sinergi lintas pemerintahan, bukan di sikapi secara pesimis.
“Ini justru menjadi ujian yang harus kita jawab bersama-sama. Pelayanan publik dan program strategis harus tetap berjalan,” pungkasnya.
