Inspirasikalbar,Pontianak – Kredibilitas Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalbar sedang mendapat sorotan tajam setelah terungkapnya dugaan tindak pidana dalam kasus pengadaan lahan dan masalah jebolnya uang nasabah.
Situasi ini memunculkan keprihatinan dari berbagai kalangan, termasuk Ketua Umum Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Burhanudin Abdullah.
Menurut Burhanudin, BPD Kalbar membawa nama besar Provinsi Kalimantan Barat, sehingga sangat penting bagi Pj Gubernur, sebagai wakil pemerintah dan pemegang saham.
Burhanudin meminta untuk bertindak cepat dalam menangani persoalan yang sedang di hadapi bank tersebut.
“PJ Gubernur berkewajiban untuk segera memerintahkan Dewan Komisaris agar menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Ini penting mengingat laporan mengenai kondisi Bank Kalbar dari Dewan Komisaris terkesan sangat lamban,” ujarnya.
RUPSLB ini di harapkan dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja para direksi Bank Kalbar.
Burhanudin juga menilai bahwa pergantian direksi sangat di perlukan guna memperbaiki dan meningkatkan manajemen bank yang saat ini tengah terpuruk akibat berbagai kasus yang sedang di tangani oleh Aparat penegak hukum.
“Kejadian-kejadian ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan kehati-hatian dari para direksi dalam menjalankan manajemen perbankan. Karena itu, Pj Gubernur harus menempatkan direksi yang memiliki keahlian profesional dalam manajemen perbankan,” tegas Burhanudin.
Ia menambahkan bahwa Kalimantan Barat masih memiliki banyak putra-putri terbaik yang mampu memimpin Bank Kalbar ke arah yang lebih baik di masa depan.
Jika tidak ada perubahan dalam jajaran direksi, Burhanudin khawatir kepercayaan nasabah akan semakin menurun, bahkan bisa memicu penarikan dana nasabah karena keraguan akan jaminan keselamatan uang mereka.
Tindakan tegas dari pihak pemegang saham dan pemerintah di harapkan dapat segera memulihkan kepercayaan publik terhadap Bank Kalbar dan memastikan keberlangsungan layanan perbankan yang profesional dan aman di Kalimantan Barat.
Menurutnya, kepercayaan nasabah adalah fondasi utama dari keberlangsungan sebuah bank, dan dalam situasi seperti ini, aksi cepat sangat dibutuhkan agar krisis kepercayaan tidak semakin memburuk.
“Kegagalan dalam menjaga kepercayaan nasabah akan berdampak besar pada sektor keuangan dan ekonomi Kalimantan Barat. Jika para nasabah mulai menarik dana mereka secara masif, ini bisa mengakibatkan likuiditas bank terganggu dan berpotensi memperburuk situasi,” jelas Burhanudin.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa upaya perbaikan tidak bisa hanya berhenti pada pergantian direksi saja.
Pengawasan di BPD Harus Di perkuat menjamin keamanan yang nasabah
Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal juga menjadi prioritas utama. Menurutnya, Dewan Komisaris perlu memperketat pengawasan terhadap kebijakan manajemen risiko yang di terapkan oleh Bank Kalbar agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.
“Lemahnya pengawasan ini menjadi celah terjadinya kasus-kasus yang merugikan nasabah. Dewan Komisaris dan direksi ke depan harus lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam mengelola aset bank dan uang nasabah. Setiap keputusan harus melalui analisis yang matang dan mempertimbangkan dampak jangka panjang,” tambahnya.
Burhanudin juga berharap agar pemerintah daerah dan para pemegang saham Bank Kalbar bisa proaktif dalam mencegah dan mengatasi permasalahan.
RUPSLB yang digelar nantinya harus menghasilkan keputusan yang nyata dan berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas manajemen bank.
“LAKI akan terus mengawal proses ini. Kami ingin memastikan bahwa Bank Kalbar bisa kembali menjadi lembaga keuangan yang kredibel, profesional, dan bisa di percaya oleh masyarakat. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan direksi yang kompeten, Bank Kalbar bisa bangkit kembali,” pungkasnya.
Dengan seruan yang di sampaikan oleh LAKI, Pj Gubernur dan Dewan Komisaris Bank Kalbar untuk segera mengambil langkah konkret.
Perubahan dan perbaikan di tubuh manajemen Bank Kalbar menjadi kunci utama dalam memulihkan kepercayaan publik.
