Aliansi Organisasi Daerah Kalbar Layangkan 8 Tuntutan ke DPRD
Gambar: Aliansi Organisasi Daerah Kalimantan Barat menyerahkan dokumen Kepada Ketua DPRD Kalbar, Aloysius berisi 8 Point tuntutan yang berkaitan dengan masalah sosial masyarakat di Kalbar. (Foto/InspirasiKalbar)
InspirasiKalbar, Pontianak – Puluhan perwakilan dari Aliansi Organisasi Daerah (ORGANDA) Kalimantan Barat mendatangi kantor DPRD Kalbar pada Selasa, 7 Oktober 2025, menyuarakan delapan tuntutan strategis kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalimantan Barat.
Aksi ini menjadi simbol keprihatinan masyarakat terhadap lemahnya pengawasan dan minimnya transparansi dalam tata kelola keuangan daerah serta pembangunan infrastruktur.
Mahasiswa Kalbar Gelar Aksi Damai, Polri Janjikan Kesetaraan Hukum
Aspirasi massa diterima langsung oleh Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, di halaman kantor dewan. Dalam pernyataannya, Aliansi menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk kontrol publik terhadap pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat Kalbar.
“Kami datang bukan untuk mencari panggung, tapi menagih janji keterbukaan, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Barat,” ujar perwakilan Aliansi di tengah aksi.
Aksi Demo Damai di Ketapang, Penyampaian Apirasi Adalah Demokrasi
Aliansi menyoroti persoalan mendasar yang menyangkut tata kelola keuangan daerah, keterbukaan informasi publik, serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup.
Mereka menilai, pemerintah daerah harus segera memperbaiki sistem pengawasan dan mempertegas langkah hukum terhadap berbagai pelanggaran di lapangan.
Melalui rilis resminya, Aliansi ORGANDA Kalbar menyampaikan delapan tuntutan utama kepada Pemprov dan DPRD Kalbar, yaitu:
- Menuntut DPRD Kalbar bersikap tegas terhadap rencana pemangkasan dana transfer daerah tahun 2026.
- Mendesak pemerintah daerah meningkatkan persentase Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Kalimantan Barat agar seimbang dengan kontribusi ekonomi daerah.
- Mendesak pengawasan menyeluruh terhadap anggaran pembangunan infrastruktur jalan agar penggunaan dana publik tepat sasaran.
- Menuntut penindakan tegas terhadap kendaraan bermuatan berlebih (ODOL) yang merusak infrastruktur jalan di berbagai kabupaten/kota.
- Menuntut penertiban aktivitas PETI (Pertambangan Tanpa Izin), pemulihan lingkungan akibat kerusakan tambang, dan penyediaan alternatif ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.
- Menuntut keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 agar masyarakat dapat mengawasi kebijakan daerah secara langsung.
- Menuntut penyelesaian infrastruktur dasar di seluruh kabupaten/kota Kalbar secara merata dan berkeadilan.
- Menuntut penyelesaian konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan perkebunan, HTI, serta tambang secara adil, transparan, dan menyeluruh.
Aliansi yang terdiri dari perwakilan organisasi mahasiswa daerah dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat itu menegaskan bahwa aspirasi ini mewakili suara rakyat yang menuntut perubahan nyata.
“Tuntutan rakyat adalah harga mati. Sejarah sedang ditulis, dan Kalimantan Barat menjadi saksi bahwa kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat, bukan segelintir elite,” tegas pernyataan sikap Aliansi.
Tolak Gaji DPR RI, Mahasiswa Kalbar Gelar Aksi dengan Lima Tuntutan
Aksi berjalan tertib dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan menyampaikannya kepada pihak eksekutif untuk dibahas dalam rapat resmi dewan.
Dengan delapan tuntutan itu, Aliansi berharap Pemerintah Provinsi Kalbar dapat memperbaiki tata kelola daerah, meningkatkan transparansi, serta memastikan kebijakan pembangunan benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat.
