InspirasiKalbar, Pontianak – Pemerintah Kota Pontianak mengalokasikan anggaran besar untuk Pilkada 2024.
Sebanyak Rp30,9 miliar di berikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak, sementara Rp10,1 miliar di salurkan untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pontianak. Total anggaran mencapai Rp41 miliar.
Namun, besarnya biaya penyelenggaraan Pilkada tidak sejalan dengan tingkat partisipasi pemilih.
Data menunjukkan, partisipasi pemilih hanya mencapai 54 persen, turun drastis di bandingkan Pilkada 2018 yang mencapai 76 persen. Bahkan, angka ini jauh di bawah partisipasi Pemilu 2019 yang mencapai 82 persen.
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, menyayangkan rendahnya angka partisipasi tersebut. Ia mendesak KPU untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh.
“Apakah mereka yang tidak memilih ini karena tak dapat undangan, TPS yang jauh, atau mungkin dampak Pileg Februari lalu? Kita harap ini menjadi bahan evaluasi untuk Pilkada ke depan,” tegas Bebby.
Padahal menurut Ketua Golkar Kota Pontianak ini, Pilwako Pontianak 2024 menghadirkan dua pasangan calon, memberikan masyarakat pilihan antara petahana dan penantang.
Minimnya antusiasme masyarakat ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi KPU, terutama karena Pontianak adalah barometer politik di Kalimantan Barat.
