Inspirasikalbar, Kubu Raya -Bawaslu Kubu Raya menggelar rapat kerja bertajuk “Rapat Kerja Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon pada Pemilihan Serentak Tahun 2024”.
Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai dari 21 hingga 23 November 2024, dengan fokus pada penguatan peran pengawas pemilu di tingkat kecamatan (Panwascam), desa (PKD), dan tempat pemungutan suara (PTPS).
Komisioner Bawaslu Kubu Raya, Gustiar, menegaskan pentingnya kesiapan pengawas pemilu dalam menghadapi masa tenang, hari pemungutan suara, dan proses perhitungan suara.
“Kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan kesiagaan pengawasan, terutama menghadapi potensi kerawanan yang mungkin terjadi pada masa tenang hingga perhitungan suara,” ujar Gustiar.
Menurut Gustiar, masa tenang adalah waktu penting bagi pemilih untuk merenungkan dan memantapkan pilihan berdasarkan visi, misi, dan program yang di sampaikan oleh pasangan calon selama kampanye.
Namun, masa ini kerap di warnai oleh berbagai pelanggaran, seperti pemasangan alat peraga kampanye, pembagian bahan kampanye, dan kampanye terselubung oleh oknum tertentu.
“Kami mengimbau semua pasangan calon dan tim pemenangan untuk menghormati masa tenang. Kampanye dalam bentuk apa pun harus di hentikan. Biarkan pemilih memanfaatkan waktu ini untuk merenung sebelum menentukan pilihan di tempat pemungutan suara,” tambah Gustiar.
Langkah Pengawasan
Bawaslu Kubu Raya akan mengintensifkan patroli pengawasan selama masa tenang dengan melibatkan Panwascam, PKD, dan PTPS. Fokus utama patroli ini adalah memastikan tidak ada alat peraga kampanye di sekitar TPS dan mengawasi distribusi formulir C pemberitahuan atau surat undangan pemilih.
“Patroli ini bertujuan memastikan alat peraga kampanye sudah bersih dan formulir C pemberitahuan telah di terima pemilih maksimal tiga hari sebelum hari pemungutan suara,” jelas Gustiar.
Ia juga menegaskan bahwa surat undangan harus di sampaikan langsung kepada pemilih atau anggota keluarga yang dapat di percaya.
Selain pengawasan di masa tenang, Bawaslu juga menginstruksikan KPPS untuk memberikan tanda pada salinan daftar pemilih tetap (DPT) bagi pemilih yang telah meninggal dunia. “Kami meminta KPPS mencatat dengan jelas pemilih yang telah meninggal untuk mencegah penyalahgunaan data oleh oknum tertentu,” kata Gustiar.
Dengan serangkaian langkah ini, Bawaslu Kubu Raya berharap dapat menjaga integritas proses pemilu dan memastikan hak pilih masyarakat terlindungi hingga hari pemungutan suara.
“Pada akhirnya, kami ingin setiap pemilih datang ke TPS dengan keyakinan penuh dan menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab,” pungkas Gustiar.
