Bupati Kubu Raya Ajak OPD dan DPRD Bijak Hadapi Pengurangan TKD
Inspirasikalbar, Kubu Raya – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tengah menghadapi tantangan serius setelah adanya kebijakan pemerintah pusat terkait pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai lebih dari Rp334 miliar.
Kondisi ini di nilai berpotensi menggoyahkan stabilitas fiskal daerah jika tidak di sikapi dengan strategi cerdas dan langkah bijak.
Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menegaskan bahwa kebijakan tersebut, meski pahit, tetap harus di terima sebagai konsekuensi dari sistem negara kesatuan.
“Apapun keputusan dan kebijakan pemerintah pusat, sepahit apapun, ya tetap harus kita terima. Walaupun kebijakan itu cukup menggoyangkan fiskal kita,” ungkap Sujiwo dalam rapat bersama DPRD.
Menurutnya, salah satu strategi yang harus di tempuh adalah melakukan efisiensi anggaran dengan menunda atau meniadakan belanja-belanja rutin operasional yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat.
“Belanja OPD di tunda, di tiadakan tahun depan. ATK, perjalanan dinas, dan belanja operasional, itu harus di tekan. Saya menginginkan belanja hanya di lakukan untuk pelayanan publik,” tegasnya.
Sujiwo menambahkan, pemerintah daerah bersama DPRD telah sepakat untuk melakukan rasionalisasi anggaran secara hati-hati.
Ia memastikan bahwa pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD tetap akan di akomodasi, meskipun besarannya akan di sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Saya yakin pimpinan dan anggota DPRD akan bijak menyikapi ini. Pokok pikiran tetap kita berikan, hanya nominalnya nanti kita diskusikan,” ujarnya.
Bupati juga mengisyaratkan bahwa langkah strategis lain yang bisa di ambil adalah dengan melakukan pinjaman daerah.
Namun, ia menegaskan hal itu di lakukan semata-mata untuk memastikan pelayanan publik tidak terganggu.
“Kalau tidak kita lakukan langkah strategis dan ekstrim, pasti goyang. Daripada goyang fiskal berpengaruh pada pelayanan publik, lebih baik kita berani menunda belanja yang tidak berdampak langsung,” jelasnya.
Sujiwo mengibaratkan kondisi ini seperti rumah tangga yang mengalami penurunan pendapatan.
“Kalau pendapatan kepala keluarga berkurang, ya belanja harus di atur. Bayar sekolah anak penting, makan penting. Kalau mau wisata, ya di tunda dulu,” katanya.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Sujiwo menegaskan bahwa pelayanan publik di Kubu raya tetap menjadi prioritas utama.
“Saya ingin tegaskan kepada publik, pelayanan publik dengan kondisi fiskal seperti ini, saya berjamin tidak akan goyang, tidak akan berpengaruh,” pungkasnya.
