Fraksi PKB Dorong Pemerataan Infrastruktur dan Layanan Dasar di RAPBD 2026

Inspirasikalbar, Kubu Raya – Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Firdaus, menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKB menyoroti sejumlah kebutuhan mendesak masyarakat yang harus segera menjadi prioritas pemerintah daerah.

Firdaus menyebut pembangunan infrastruktur dasar masih belum merata di berbagai kecamatan, sehingga harus di percepat pada tahun anggaran mendatang.

“Pembangunan yang perlu segera di laksanakan antara lain pembangunan gedung pemerintahan, jembatan, dermaga, penyediaan air bersih, penyelesaian jalan poros, serta peningkatan kualitas jalan pemukiman yang layak dan merata,” ujar Muhammad Firdaus, Kamis (25/9/2025).

Menurut Firdaus, kondisi ini mencerminkan masih adanya kesenjangan fasilitas publik di sejumlah wilayah. “Kalau bicara soal pembangunan, jangan hanya fokus di pusat kabupaten, tetapi juga harus merata ke kecamatan dan desa. Itu yang menjadi penekanan Fraksi PKB,” tegasnya.

Persoalan Sampah Masih Mandek

Selain infrastruktur, Fraksi PKB juga menyoroti persoalan sampah yang di nilai hingga kini belum di tangani dengan optimal. Firdaus mengkritisi program pengelolaan sampah yang berjalan lambat dan belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Masalah sampah ini keluhan masyarakat yang terus berulang. Program sudah ada, tetapi implementasinya masih berjalan di tempat. Kami minta dinas terkait menjadikannya prioritas dan segera menuntaskan permasalahan ini,” katanya.

Feri Penyeberangan di Kecamatan Terentang

Fraksi PKB turut menyinggung soal transportasi, khususnya kebutuhan feri penyeberangan di Kecamatan Terentang. Firdaus mengingatkan bahwa isu ini sempat menjadi perhatian publik setelah viral di media.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk segera merealisasikan pembangunan feri penyeberangan di Terentang. Ini bukan hanya janji, tetapi kebutuhan nyata masyarakat. Akses transportasi sangat vital bagi ekonomi daerah,” ungkap Firdaus.

Usulan Perbankan di Terentang

Tak hanya infrastruktur fisik, Fraksi PKB juga menyoroti akses layanan perbankan yang masih minim di Kecamatan Terentang. Menurut Firdaus, masyarakat setempat menghadapi kesulitan besar untuk melakukan transaksi keuangan sederhana.

“Bayangkan, hanya untuk menarik uang Rp1 juta atau Rp2 juta, warga harus mengeluarkan ongkos dan waktu yang besar untuk ke kota. Ini jelas tidak efisien. Kami minta pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak perbankan agar ada solusi, minimal dengan membuka unit layanan di Terentang,” jelasnya.

Jembatan Sungai Radak yang Memprihatinkan

Isu krusial lainnya adalah kondisi jembatan penghubung Desa Sungai Radak 1 dan Sungai Radak 2. Firdaus menyebut jembatan tersebut sudah lama rusak parah, bahkan sempat memakan korban.

“Kemarin ada anak-anak yang jatuh ke sungai karena lubang di jembatan. Syukurlah nyawanya bisa diselamatkan warga yang kebetulan lewat. Ini peringatan keras bahwa perbaikan jembatan tidak bisa ditunda lagi,” kata Firdaus.

Ia menambahkan, jembatan itu bukan hanya menghubungkan dua desa, tetapi juga jalur penting bagi beberapa desa lain yang mengarah ke pabrik dan kawasan pemukiman.

“Kalau akses ini putus, aktivitas ekonomi masyarakat pasti lumpuh. Oleh karena itu kami minta Pemda mengakomodir pembangunan jembatan ini dalam RAPBD 2026,” tegasnya.

Fraksi PKB Terima Nota Keuangan RAPBD 2026

Meski menyampaikan banyak catatan kritis, Fraksi PKB tetap menyatakan menerima Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2026 untuk di bahas lebih lanjut.

“Kami menerima Nota Keuangan RAPBD 2026, namun dengan catatan semua aspirasi yang kami sampaikan bisa di akomodir dalam pembahasan. Prinsipnya, Fraksi PKB mendukung pembangunan yang berkeadilan dan merata di seluruh kecamatan,” pungkas Firdaus.