InspirasiKalbar, Pontianak – Mantan Bupati Kubu Raya dua periode, Muda Mahendrawan, angkat bicara terkait polemik Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) yang belakangan ini meresahkan banyak siswa SMA, SMK, dan MA di berbagai daerah.
Menurutnya, pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan kebijakan terkait, harus segera mengambil langkah bijak agar keresahan ini tidak terus meluas.
“Ini sebetulnya lebih soal problem administratif dan teknis birokrasi sistem online di institusi pendidikan semata,” ujar Muda sebagaimana dikutif di media sosialnya, Jumat malam.
Ia menegaskan bahwa jika ada kesalahan dari kepala sekolah atau operator sekolah, mekanisme sanksi bisa diproses belakangan.
Namun, yang lebih mendesak saat ini adalah memastikan para siswa yang tidak bersalah tetap mendapatkan hak mereka untuk mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.
Muda mengingatkan bahwa fokus utama seharusnya adalah mencari solusi teknis agar semua siswa bisa mengikuti SNBP, bukan sekadar mencari siapa yang harus di salahkan.
“Kasihan anak-anak siswa bila hak dan peluang mereka ikut SNBP sampai hilang dan pupus,” tambahnya.
Ia juga memperingatkan bahwa jika pemerintah tidak segera menyikapi dan menyelesaikan masalah ini, maka kredibilitas serta kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan akan semakin menurun.
“Ini bisa menjadi potret kemunduran dan sejarah buruk dalam pembangunan sistem pendidikan menengah atas di republik ini,” tegasnya.
Muda menutup pernyataannya dengan mengutip ungkapan Gus Dur, “Gitu aja kok repot.” Ia menegaskan bahwa kritik dan sarannya ini murni berdasarkan panggilan moral dan empati, tanpa kepentingan politik apa pun.
Ia berharap pemerintah tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut, agar hak pendidikan siswa tetap terjaga.
Polemik PDSS ini telah menjadi perhatian nasional, dan publik kini menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk menyelesaikannya.
