Tolak Gaji DPR RI, Mahasiswa Kalbar Gelar Aksi dengan Lima Tuntutan
Ribuan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Kalbar Bergerak menggelar demonstrasi di Kantor DPRD Kalimantan Barat dan Bakar Ban. (Foto/InspirasiKalbar)
InspirasiKalbar, Pontianak – Ribuan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Kalbar Bergerak menggelar demonstrasi di Kota Pontianak, Rabu (27/8/2025).
Aksi berlangsung sejak siang dengan titik kumpul di kawasan Tugu Di gulis Untan, sebelum massa melakukan long march menuju Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
Demonstrasi ini merupakan bagian dari gelombang aksi nasional menolak gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang di anggap terlalu tinggi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tanjungpura sebagai penggagas aksi menegaskan bahwa gerakan mahasiswa hadir untuk menyuarakan keresahan rakyat.
“Mahasiswa dan masyarakat harus bersatu. Suara rakyat tidak bisa di bungkam, rakyat tidak boleh di permainkan,” tegas perwakilan BEM Untan melalui pengeras suara di tengah kerumunan.
5 tuntutan utama
Dalam aksinya, massa menyampaikan lima tuntutan utama. Pertama, mereka mendesak pencabutan tunjangan DPR RI yang di nilai melambung tinggi dan tidak sejalan dengan kondisi ekonomi rakyat kecil.
Kedua, mahasiswa menuntut pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Menurut mereka, regulasi ini sangat penting sebagai langkah konkret dalam pemberantasan korupsi dan pengembalian aset negara yang di rugikan.
Jainal Abidin Tegaskan Pokir Hasil Reses Harus Sesuai Aturan
Tuntutan ketiga menyangkut sektor pendidikan. Massa meminta pemerintah meningkatkan gaji guru dan dosen yang hingga kini masih dianggap belum adil. Bagi mahasiswa, kesejahteraan tenaga pendidik menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Keempat, massa aksi menyoroti persoalan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kalimantan Barat. Mereka menilai praktik PETI merusak lingkungan, merugikan masyarakat, dan membutuhkan penanganan serius dari pemerintah pusat maupun daerah.
Kelima, mahasiswa menyerukan penghentian tindakan represif aparat terhadap demonstrasi. Mereka menilai kebebasan menyampaikan pendapat di jamin konstitusi, sehingga seluruh pihak di harapkan menjaga jalannya demokrasi.
Kasus Dugaan Pelecehan, Kuasa Hukum Minta Jangan Ada Penghakiman Dini
Aksi yang awalnya berjalan damai berubah tegang saat massa menunggu perwakilan DPRD keluar menemui mereka. Karena tidak kunjung di respons, suasana di depan gedung DPRD memanas. Dorong-dorongan antara mahasiswa dan aparat tidak bisa di hindari, hingga akhirnya terjadi kericuhan.
Pantauan di lapangan, sejumlah mahasiswa terluka dan langsung di larikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Universitas Tanjungpura untuk mendapatkan perawatan medis.
Meski kericuhan sempat mereda, aparat masih berjaga ketat di kawasan Bundaran Tugu Digulis hingga malam hari. Sementara halaman Kantor DPRD Provinsi Kalbar tampak sepi setelah massa aksi membubarkan diri.
Polda Kalbar Gelar GPM, Sediakan 2.000 Paket Sembako Harga Miring
Gelombang aspirasi mahasiswa Kalimantan Barat pada 27 Agustus 2025 ini menambah daftar aksi serupa yang terjadi di berbagai daerah Indonesia. Penolakan gaji dan tunjangan DPR RI menjadi isu sentral yang terus menguat di kalangan mahasiswa dan masyarakat.
Selain menyoroti kebijakan DPR RI, tuntutan lain juga memperlihatkan kepedulian mahasiswa terhadap isu pendidikan, lingkungan, hingga demokrasi. Mereka berharap aspirasi ini segera mendapat perhatian dari pihak terkait.
Meski berujung ricuh, mahasiswa menegaskan bahwa semangat mereka untuk memperjuangkan lima tuntutan utama tidak akan surut. Aksi di Pontianak menjadi simbol bahwa suara mahasiswa dan masyarakat Kalbar tetap lantang dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
