Prabowo Tegaskan Solusi Utang Whoosh Tanpa Bebani Negara

Inspirasikalbar,JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menuntaskan permasalahan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh tanpa membebani keuangan negara.

Dalam rapat terbatas di Istana Negara, Prabowo meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, bersama CEO PT Danantara Investasi Indonesia, untuk mencari solusi terbaik dalam penyelesaian utang yang mencapai USD 7,3 miliar atau sekitar Rp116 triliun itu.

Menurut sumber di lingkungan Istana, Prabowo menilai penyelesaian utang Whoosh bukan hanya soal keuangan, tetapi juga menjaga kredibilitas Indonesia di mata investor global.

“Presiden ingin langkah yang bijak dan transparan. Negara tidak boleh menanggung beban, tapi proyek strategis nasional ini harus tetap berkelanjutan,” ujar seorang pejabat yang hadir dalam rapat, Jumat (31/10/2025).

Menteri Keuangan Purbaya mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah menyiapkan opsi restrukturisasi utang melalui Danantara, perusahaan investasi yang menaungi konsorsium proyek Whoosh.

“Kalau pengelolaan utang di lakukan oleh badan usaha atau BUMN di bawah Danantara, beban negara bisa di kurangi. APBN tidak akan di seret untuk menutup kewajiban korporasi,” jelasnya.

Langkah Prabowo ini mendapat perhatian dari pelaku pasar. Analis keuangan menilai restrukturisasi utang Whoosh adalah langkah pragmatis, bukan tanda kegagalan.

“Restrukturisasi adalah upaya menjaga keberlanjutan proyek. Jepang pun melakukan hal yang sama pada awal pembangunan Shinkansen,” ujar ekonom dari LPEM UI, Dr. Rudi Hartono.

Pemerintah meninjau ulang skema bisnis

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa pemerintah juga tengah meninjau ulang skema bisnis dan target penumpang Whoosh yang di nilai belum optimal. “Pendapatan operasional masih di bawah ekspektasi, jadi harus ada penyesuaian,” ujarnya.

Meskipun proyek Whoosh berada di Pulau Jawa, dampaknya bersifat nasional. Ekonom daerah menilai, jika beban fiskal terlalu besar, potensi pengurangan anggaran infrastruktur di daerah seperti Kalimantan Barat bisa terjadi. Namun, jika restrukturisasi berjalan lancar, justru akan membuka ruang fiskal untuk pembangunan di luar Jawa.

“Kalbar perlu waspada sekaligus optimistis. Kalau manajemen utang Whoosh berhasil, peluang pembiayaan proyek strategis seperti pelabuhan dan jalan akses industri di Kalbar bisa lebih besar,” kata analis kebijakan publik, Deni Prasetya.

Dengan langkah tegas dan koordinasi lintas kementerian, pemerintahan Prabowo ingin memastikan proyek ambisius ini tetap melaju  cepat, tepat, dan tanpa menambah beban rakyat.