Status Hutan Lindung Hambat Pertanian di Melawi Petani Tetap Bertahan Demi Pangan

InspirasiKalbar, Melawi – Program ketahanan pangan di wilayah perbatasan Kabupaten Melawi terancam mandek. Desa Nanga Kompi, Kecamatan Sayan, yang dahulu menjadi garda terdepan produksi pangan daerah, kini menghadapi keterpurukan akibat kerusakan jaringan irigasi yang telah terbengkalai selama 14 tahun tanpa perbaikan.

Kepala Desa Nanga Kompi, Embang, mengungkapkan bahwa kondisi ini membuat lahan pertanian yang sebelumnya produktif kini banyak yang tidak dapat digarap. Padahal, desa tersebut pernah menjadi kebanggaan Kabupaten Melawi dengan hasil panen mencapai ratusan ton dan bahkan sempat memproduksi beras bermerek Mandau Dua.

“Kami dulu pernah menjadi contoh dalam program ketahanan pangan. Tapi sekarang banyak lahan terbengkalai karena irigasi jebol dan tidak pernah diperhatikan. Sudah 14 tahun tidak ada perbaikan dengan alasan kawasan hutan lindung,” ujar Embang, Senin (14/10).

Embang menuturkan, pemerintah desa telah menyisihkan 20 persen dari anggaran desa untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Tahun lalu program tersebut difokuskan pada budidaya jagung, sementara tahun ini diarahkan ke sektor persawahan.

“Kami sudah membuka lahan seluas 50 hektare, padahal total lahan pertanian di desa kami mencapai 200 hektare. Banyak lahan tidak bisa digarap karena tidak ada sumber air akibat rusaknya irigasi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Embang menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan tidak konsisten. Menurutnya, pemerintah tetap menyalurkan bantuan bibit dan program pertanian lainnya, namun di sisi lain tidak memperbaiki infrastruktur irigasi dengan alasan kawasan tersebut masuk dalam area hutan lindung.

“Kalau memang desa ini termasuk kawasan hutan lindung, mengapa anggaran untuk bantuan bibit dan program pertanian tetap masuk? Tapi saat irigasi rusak, alasannya selalu karena hutan lindung,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah pusat dan daerah segera meninjau ulang status lahan pertanian di Desa Nanga Kompi, termasuk di Dusun Seanin dan Dusun Bohan Jaya, agar masyarakat dapat kembali menggarap lahan secara legal dan produktif.

“Kami ini masyarakat perbatasan, tetap bekerja walaupun status lahan kami disebut kawasan hutan lindung. Kami perlu makan, kami ingin mendukung program ketahanan pangan nasional. Tapi bagaimana bisa jika irigasi tidak diperbaiki dan status lahan tidak jelas,” ujar Embang dengan nada tegas.

Desa Nanga Kompi yang berbatasan langsung dengan wilayah hutan ini menjadi salah satu contoh nyata tantangan pembangunan pertanian di kawasan perbatasan. Tanpa kejelasan status lahan dan dukungan infrastruktur, cita-cita pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di daerah terluar akan sulit terwujud. (Dr)