Prabowo Bahas Kesiapan Sekolah Rakyat Tahun Ajaran Baru

Inspirasikalbar, Bogor – Presiden RI Prabowo Subianto mengadakan pertemuan terbatas bersama sejumlah menteri guna membahas secara menyeluruh kesiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Rapat ini berlangsung pada Senin, 23 Juni 2025 di kediaman Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya yang berfokus pada pembangunan Sekolah Garuda. Dalam kesempatan kali ini, perhatian Presiden tertuju pada upaya konkret pemerintah dalam mewujudkan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari reformasi pendidikan nasional.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menjelaskan bahwa pertemuan ini turut di hadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan sejumlah pejabat terkait. Fokus utama rapat adalah merinci langkah-langkah persiapan menjelang pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang direncanakan dimulai pada tahun ajaran 2025–2026.
“Presiden menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat harus di siapkan secara menyeluruh agar mampu memberikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas kepada seluruh anak bangsa, terutama dari keluarga tidak mampu,” ujar Teddy dalam keterangan resminya.
Menurut Teddy, Sekolah Rakyat merupakan wujud komitmen Presiden untuk menjamin bahwa pendidikan bukan hanya menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan hak dasar seluruh warga negara.
Dalam rapat tersebut, berbagai komponen penunjang di bahas secara mendalam. Hal-hal seperti penentuan lokasi sekolah, kurikulum, fasilitas pendukung, hingga mekanisme penerimaan siswa menjadi bagian dari agenda pembahasan. Presiden menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar program dapat di jalankan secara terpadu dan efisien.
“Tidak hanya infrastruktur, namun juga kualitas pengajaran dan kesejahteraan guru akan menjadi perhatian utama,” tambah Teddy.
Baca Juga :https://inspirasikalbar.com/korupsi-kuota-haji-nasionalkpk-periksa-saksi-khalid-basalamah/
Perkembangan program pendidikan inklusif
Sekolah Rakyat di rancang sebagai institusi pendidikan inklusif yang terbuka bagi semua kalangan. Pemerintah berencana menempatkan sekolah-sekolah ini di berbagai wilayah, terutama di daerah tertinggal dan terpencil, sebagai upaya pemerataan layanan pendidikan.
Presiden Prabowo juga di sebut meminta laporan berkala atas perkembangan program ini, termasuk kemajuan pembangunan fisik, pengadaan tenaga pengajar, dan sinkronisasi kebijakan antar-kementerian.
Baca Juga :https://inspirasikalbar.com/prabowo-tegaskan-solusi-damai-di-forum-spief/
“Presiden ingin seluruh proses berjalan cepat namun tetap sesuai standar yang di tetapkan. Beliau ingin program ini bukan sekadar janji politik, tapi benar-benar menjadi kenyataan yang di rasakan langsung oleh masyarakat,” jelas Teddy.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam rapat turut menyoroti pentingnya sinergi lintas lembaga dalam mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat. Ia menilai bahwa peran kementeriannya penting dalam mengidentifikasi dan menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini belum terlayani secara optimal oleh sistem pendidikan konvensional.
Sekolah Rakyat akan mulai di buka secara bertahap, dengan target pilot project di sejumlah kabupaten/kota pada awal tahun ajaran 2025–2026. Pemerintah juga akan mengundang partisipasi dari masyarakat, organisasi sosial, dan swasta untuk turut mendukung keberhasilan program ini.
Dengan mengedepankan prinsip inklusivitas dan keadilan sosial, Sekolah Rakyat di harapkan mampu mencetak generasi muda yang unggul, berdaya saing, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi.
Rencana besar ini sekaligus menandai arah baru kebijakan pendidikan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Pemerintah berjanji akan terus membuka ruang evaluasi dan perbaikan dalam implementasinya.
“Seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat di minta bekerja cepat, tepat, dan berorientasi pada hasil nyata,” tegas Teddy mengakhiri.