Setahun Norsan-Krisantus Berkuasa, Realisasi Janji Kampanye Masih Abu-Abu

InspirasiKalbar, Pontianak – Tepat 20 Februari 2026 menandai satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan, sejak dilantik serentak oleh Presiden Prabowo Subianto bersama kepala daerah se-Indonesia.

Momentum ini menjadi titik evaluasi atas berbagai janji politik yang disampaikan pasangan dengan tagline NKRI tersebut pada Pilkada 2024.

Dalam kampanye, pasangan ini menyampaikan sejumlah komitmen, antara lain perbaikan infrastruktur jalan, pendidikan gratis, pembukaan lapangan kerja, kemudahan layanan kesehatan, dukungan izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pelibatan pemuda dan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan daerah.

Dikira Barang Bukti, Koper dari Rumah Ria Norsan Berisi Pakaian untuk Disedekahkan

Memasuki tahun pertama masa jabatan, sejumlah kalangan mulai mempertanyakan capaian konkret atas janji tersebut. Salah satu sorotan datang dari relawan Lasarus untuk NKRI, kelompok yang terlibat aktif dalam pemenangan pasangan nomor urut 2 pada Pilkada lalu.

Ketua Relawan Lasarus, Iin Irwansyah, menyampaikan evaluasi terbuka terhadap kinerja pemerintahan Norsan–Krisantus. Ia menyatakan bahwa dalam satu tahun terakhir, belum terlihat hasil yang dinilai signifikan oleh masyarakat.

“Satu tahun masa jabatan belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Di perkotaan saja realisasi janji kampanye belum terlihat, apalagi di pedalaman,” kata Iin kepada wartawan, Selasa (17/2).

Menurut Iin, berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dinilai lebih banyak bersifat seremonial. Ia menyebut kegiatan tersebut belum memberikan dampak langsung terhadap percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyoroti penggunaan anggaran daerah yang dinilai belum sepenuhnya diarahkan pada program produktif. Relawan, kata dia, belum melihat capaian kinerja yang terukur dan berdampak luas.

Salah satu klaim yang turut disinggung adalah perubahan status Bandara Supadio dari domestik menjadi internasional. Iin menyatakan perubahan tersebut bukan semata hasil kerja pemerintah provinsi, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan Komisi V DPR RI dan berbagai pihak lainnya.

Di sisi lain, Iin meminta pemerintah provinsi tidak menjadikan kebijakan efisiensi anggaran sebagai alasan tertundanya program pembangunan. Ia menilai kondisi efisiensi seharusnya mendorong inovasi dalam pengelolaan sumber daya dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Efisiensi justru menjadi tantangan bagi kepala daerah untuk berinovasi dan menggali potensi daerah,” ujarnya.

Sorotan lain diarahkan pada kebijakan pengangkatan pejabat di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurut Iin, proses tersebut dilakukan tanpa ruang dialog yang memadai dengan berbagai pihak. Meski gubernur memiliki hak prerogatif, ia menilai pembangunan daerah membutuhkan partisipasi dan kolaborasi luas.

“Pembangunan Kalbar tidak bisa dilakukan sendiri,” katanya.

Dalam sektor layanan publik, relawan juga menyoroti akses pelayanan kesehatan, khususnya di RSUD Soedarso Pontianak. Iin menyebut masih terdapat keluhan masyarakat, terutama pasien rujukan yang dinilai mengalami kesulitan dalam proses pelayanan.

Janji pendidikan gratis, termasuk bagi sekolah swasta, juga disebut belum terealisasi secara nyata. Hingga memasuki satu tahun kepemimpinan, belum terdapat kebijakan yang secara eksplisit menggratiskan biaya pendidikan di sekolah swasta sebagaimana yang disampaikan dalam kampanye.

Isu kesejahteraan tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan turut menjadi perhatian. Relawan menyatakan peningkatan kesejahteraan kelompok tersebut belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam satu tahun terakhir.

Anak Mantan Gubernur Kalbar Dukungan Norsan-Krisantus

Pada aspek infrastruktur, perbaikan jalan yang dijanjikan dalam kampanye juga dinilai belum merata. Sejumlah ruas jalan di berbagai wilayah Kalimantan Barat masih dikeluhkan masyarakat.

Evaluasi dari relawan ini menjadi catatan penting mengingat kelompok tersebut berperan aktif dalam memenangkan pasangan Norsan–Krisantus pada Pilkada 2024.

Iin menegaskan bahwa dukungan yang diberikan bukan hanya pada saat kontestasi politik, melainkan juga dalam mengawal jalannya pemerintahan.

“Tentu ini menjadi beban moral bagi kami yang ikut mengampanyekan dan memenangkan pasangan ini,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa kritik yang disampaikan bukan bentuk penolakan terhadap pemerintahan, melainkan bagian dari tanggung jawab moral kepada masyarakat yang telah memberikan mandat.

Secara normatif, satu tahun pertama kepemimpinan kerap dipahami sebagai fase konsolidasi birokrasi dan penyusunan program prioritas. Namun, publik tetap menantikan indikator capaian yang terukur, baik dalam bentuk regulasi, program berjalan, maupun dampak nyata di lapangan.

Dengan sisa masa jabatan empat tahun ke depan, pemerintahan Norsan–Krisantus masih memiliki ruang untuk mempercepat realisasi janji politik.

Evaluasi dari relawan dan masyarakat dapat menjadi bahan refleksi dalam menyusun strategi pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan partisipatif.

Momentum satu tahun kepemimpinan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa legitimasi politik tidak berhenti pada kemenangan elektoral. Konsistensi terhadap visi dan misi yang disampaikan kepada publik menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan.

Kritik yang muncul saat ini mencerminkan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap perubahan yang dijanjikan. Di tengah berbagai tantangan fiskal dan birokrasi, pemerintah daerah dituntut menghadirkan kebijakan yang efektif, transparan, serta berdampak langsung bagi warga Kalimantan Barat.

Satu tahun telah berlalu. Empat tahun tersisa akan menjadi penentu apakah janji kampanye hanya tercatat dalam dokumen politik, atau benar-benar menjelma menjadi capaian pembangunan yang dirasakan masyarakat.