WFH ASN Dorong Efisiensi dan Budaya Kerja Baru

Inspirasikalbar, Pontianak– Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai menjalankan kebijakan transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak 1 April 2026.

Kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang perubahan pola kerja yang menekankan efisiensi dan pemanfaatan teknologi.

Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Horisson menegaskan surat edaran tersebut tetap mengikat secara administratif meski bukan peraturan perundang-undangan.

“Instrumen ini bersifat internal dan wajib di jalankan karena pemerintah daerah berada dalam koordinasi Kemendagri,” ujarnya, Rabu (1/4).

Ia menjelaskan, pemerintah daerah harus mengikuti mekanisme pelaporan berjenjang. Bupati dan wali kota menyampaikan laporan kepada gubernur setiap awal bulan, lalu di teruskan ke Menteri Dalam Negeri. Sistem ini memastikan kebijakan berjalan terukur dan terpantau.

Harisson menekankan, kebijakan ini tidak hanya mengatur skema work from home (WFH) atau work from office (WFO), tetapi mendorong efisiensi menyeluruh. “Fokus utama pada penghematan energi dan perubahan budaya kerja agar lebih efektif,” tegasnya.

Sejumlah langkah efisiensi mulai diterapkan, seperti pelaksanaan rapat, bimbingan teknis, dan seminar secara daring atau hybrid. Pembatasan perjalanan dinas juga di berlakukan, termasuk pengurangan penggunaan kendaraan dinas serta dorongan beralih ke transportasi ramah lingkungan.

Meski demikian, tidak semua ASN dapat bekerja dari rumah. Unit layanan publik tetap menjalankan aktivitas dari kantor demi menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pejabat pimpinan tinggi dan sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, serta penanggulangan bencana tetap bekerja penuh di kantor.

Pemerintah daerah juga menyiapkan aturan teknis lanjutan, termasuk pengaturan komposisi kerja yang fleksibel dengan porsi maksimal 75 persen WFH dan 25 persen WFO, sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah.

Kebijakan ini mendapat respons positif dari ASN. Salah satu ASN, Ayu, menilai WFH mampu menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan pemanfaatan teknologi. “Selain hemat BBM dan listrik, kami juga punya waktu lebih bersama keluarga,” ujarnya.

Transformasi ini di harapkan membentuk birokrasi yang lebih efisien, adaptif, dan tetap optimal dalam memberikan pelayanan publik.