Apel Siaga Nasional 2025, Kolaborasi Cegah Karhutla di Kalbar

Inspirasikalbar, Pontianak- Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan menggelar Apel Kesiapsiagaan Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2025 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (5/6).

Kegiatan ini menjadi penanda di mulainya kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi musim kemarau di Kalimantan Barat, yang menurut prediksi BMKG akan berlangsung mulai Juni.

Apel di pimpin langsung oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Dalam sambutannya, Menteri Kehutanan menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya pengendalian karhutla, khususnya di Kalimantan Barat.

“Kita patut berbangga karena selama lima tahun terakhir, Kalimantan Barat berhasil menurunkan luas karhutla secara signifikan. Ini adalah hasil dari kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat,” ujar Raja Juli Antoni.

Data Kementerian Kehutanan mencatat, hingga 22 April 2025, total karhutla di Indonesia mencapai 3.207,54 hektare. Dari jumlah tersebut, 1.227,26 hektare (48,26%) terjadi di lahan gambut dan 1.980,28 hektare (61,74%) di tanah mineral.

Tiga provinsi dengan luas karhutla tertinggi adalah Riau (698,98 ha), Kalimantan Barat (494,20 ha), dan Aceh (296,11 ha).

Khusus di Kalimantan Barat, karhutla tercatat terjadi di Ketapang (327,61 ha), Kubu Raya (148,05 ha), Kota Pontianak (15,57 ha), dan Landak (2,96 ha). Namun demikian, dibandingkan tahun 2019, terjadi penurunan luas karhutla sebesar 84,1% pada 2024, dari 151.919 hektare menjadi 24.154,63 hektare.

Status Siaga dan Upaya Pencegahan

Sebagai bentuk antisipasi, Gubernur Kalbar telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Karhutla untuk periode 17 April hingga 31 Oktober 2025 melalui Keputusan Nomor: 667/BPBD/2025.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dini.

“Kami berkomitmen mendukung semua langkah teknis dan taktis dalam pencegahan karhutla. Sinergi antarlembaga, termasuk masyarakat, menjadi kunci keberhasilan kita,” ujar Krisantus dalam konferensi pers usai apel.

Sebagai bagian dari strategi pencegahan permanen, Kementerian Kehutanan telah menetapkan 518 desa sasaran karhutla, dengan 52 desa di Kalimantan Barat yang mencakup kabupaten seperti Sambas, Kapuas Hulu, Ketapang, dan Mempawah. Di desa-desa ini dibentuk dan dibina Masyarakat Peduli Api (MPA), yang hingga Mei 2025 berjumlah 1.165 personel di Kalbar.

Tren Positif: Penurunan Hotspot dan Emisi

Pemantauan hotspot dari Satelit Terra/Aqua menunjukkan penurunan drastis jumlah titik panas. Pada periode 1 Januari hingga 30 Mei 2025, hanya tercatat 244 titik, menurun 55,6% di bandingkan periode yang sama tahun lalu (550 titik).

Selain itu, berdasarkan data emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Indonesia mengalami penurunan signifikan. Pada 2019 tercatat 162 juta ton CO2e, yang turun 67,11% pada 2024. Di Kalimantan Barat, penurunan bahkan mencapai 84,42% dibandingkan puncak emisi tahun 2020.

“Tren ini menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan permanen, termasuk pengelolaan lanskap gambut dan peningkatan kapasitas masyarakat, terbukti efektif,” tambah Menteri Raja Juli.

Kegiatan Strategis Penguatan Edukasi

Selain apel, di gelar pula kegiatan edukasi dan kampanye pencegahan karhutla, seperti Street Campaign saat Car Free Day pada 25 Mei dan “SiPONGI Goes to Campus” di Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura pada 26 Mei. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa, dosen, dan komunitas pecinta lingkungan.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Meskipun terdapat tren positif, pemerintah tetap waspada menghadapi tantangan karhutla, termasuk potensi bencana pada saat El Nino atau saat terjadi kemarau panjang.

“Pengalaman dari tahun 1984, 1997, 2015, dan 2019 menjadi pengingat penting. Kita tidak boleh lengah,” tegas Menteri Kehutanan.

Untuk itu, pemerintah terus mendorong optimalisasi peran Brigade Pengendalian Karhutla Manggala Agni, yang saat ini memiliki 2.376 personel di seluruh Indonesia dan lima Daops di Kalimantan Barat.

Menutup sambutannya, Raja Juli mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi.

“Keberhasilan pengendalian karhutla bukan hasil kerja satu pihak. Ini kerja kolektif, dan saya berharap Kalimantan Barat tetap menjadi contoh bagi provinsi lain dalam pengelolaan karhutla yang berkelanjutan.”