DPR RI Soroti Anggaran BMKG dan Basarnas di Tengah Risiko Bencana
Gedung DPR RI
Inspirasikalbar, Jakarta-Komisi V DPR RI memfokuskan pembahasan pada evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 serta rencana program kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas).
Rapat yang di pimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, tersebut di gelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Dalam rapat itu, Komisi V menyatakan dukungan anggaran sekaligus mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program kedua lembaga strategis yang berperan langsung dalam mitigasi dan penanganan bencana.
“Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada BMKG dan BNPP/Basarnas atas capaian serapan APBN TA 2025 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI,” ujar Ridwan Bae saat membacakan kesimpulan rapat.
Dalam pemaparan rapat di jelaskan bahwa hingga 28 Januari 2026, realisasi keuangan BMKG mencapai 99,05 persen dengan realisasi fisik 100 persen. Sementara itu, BNPP/Basarnas mencatat realisasi keuangan sebesar 97,87 persen dan realisasi fisik 99,90 persen.
Setujui Pagu Anggar
Seiring capaian tersebut, Komisi V DPR RI menyetujui perubahan pagu anggaran Tahun Anggaran 2026 bagi kedua lembaga. Pagu anggaran BMKG di sepakati sebesar Rp2.577.846.585.000, sedangkan pagu anggaran BNPP/Basarnas di setujui sebesar Rp1.484.315.010.000.
Selain persetujuan pagu anggaran, Komisi V DPR RI juga menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan program-program strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya dalam rangka penguatan mitigasi dan literasi kebencanaan.
“Komisi V DPR RI mendukung BMKG dalam pelaksanaan Program Prioritas Nasional dan program berbasis masyarakat pada APBN TA 2026, antara lain melalui Sekolah Lapang Iklim, Sekolah Lapang Gempabumi, Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, serta BMKG Goes to School,” tutur politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Komisi V berharap pelaksanaan program-program tersebut di sertai penguatan sosialisasi kesiapsiagaan bencana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta percepatan di seminasi informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang akurat dan mudah di akses oleh masyarakat.
Perhatian serupa juga di berikan terhadap penguatan peran BNPP/Basarnas, khususnya dalam pembinaan potensi SAR dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
“Melalui pemberdayaan masyarakat dan SAR Goes to School, dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana serta penguatan mekanisme waktu tanggap cepat (quick response time) untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan efektivitas penanganan kedaruratan,” tutup Ridwan.
Dukungan Lasarus
Sebelumnya dalam rapat tersebut, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap penambahan alokasi anggaran bagi Basarnas. Menurutnya, kebijakan pemotongan anggaran tidak sejalan dengan kondisi kebencanaan nasional yang kian meningkat.
“untuk Basarnas bahwa harusnya Basarnas dapat tambahan, Pak. Bukan malah dapat berita ada potongan yang kita terima, dengan situasi yang sekarang,” ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan itu kepada Kepala Basarnas/BNPP.
Secara rinci, pagu anggaran Basarnas per 15 September 2025 tercatat sebesar Rp1.553.675.969.000. Namun, melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.03/2025 tertanggal 8 Desember 2025, anggaran tersebut dipotong sebesar Rp69.360.959.000 sehingga pagu efektif Tahun Anggaran 2026 per 28 Januari 2026 menjadi Rp1.484.315.010.000.
Berbeda dengan BMKG yang kembali memperoleh tambahan anggaran pada 22 Januari 2026 setelah pemotongan di bulan Desember, Basarnas tidak mendapatkan penambahan anggaran lanjutan. Kondisi ini menjadi perhatian Komisi V DPR RI dalam memastikan kesiapan negara menghadapi risiko bencana yang terus meningkat di berbagai wilayah.
