Inspirasikalbar, Pontianak– Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tengah berupaya melegalkan aktivitas pertambangan rakyat di daerahnya untuk mengurangi konflik sosial dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Pejabat Gubernur Kalimantan Barat, Horisson, mengungkapkan rencana tersebut saat di wawancarai oleh media seusai pelantikan ketua DPRD Provinsi Kalbar.
“Kalau memang sudah keluar, nanti kita upayakan agar di seluruh kabupaten ada pertambangan-pertambangan legal yang di kelola oleh masyarakat. Hal ini akan menurunkan konflik, baik antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan pihak lainnya,” kata Horisson,Senin(25/11/2024).
Ia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya telah mengajukan dua lokasi di Kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang untuk mendapatkan izin wilayah pertambangan rakyat (WPR).
“Kita masih menunggu hasilnya. Jika ini selesai, akan menjadi pemicu bagi kabupaten lain untuk mengajukan usulan serupa,” tambahnya.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Aloysius, turut mendukung langkah ini. Ia menekankan pentingnya legalitas untuk menghindari praktik tambang liar yang selama ini menjadi sorotan.
“Saya memberi apresiasi kepada pemerintah. Ini langkah positif untuk mengatasi pertambangan liar. Tiap kabupaten bisa mengusulkan WPR karena izinnya ada di pemerintah pusat, dan kita hanya memberikan rekomendasi untuk menertibkannya,” ujarnya.
Aloysius juga menyoroti pentingnya kontribusi tambang legal terhadap pendapatan daerah.
“Jika tambang-tambang ini di kelola secara legal, akan ada pemasukan resmi untuk daerah. Ini tentu lebih baik di bandingkan dengan tambang ilegal yang sering menjadi sumber limbah dan konflik,” jelasnya.
Ketika di tanya mengenai keterlibatan oknum aparat yang kerap membekingi tambang ilegal, Aloysius berharap hal itu bisa di atasi dengan regulasi yang jelas.
“Jika sudah ada WPR, peluang adanya beking pasti berkurang. Semua aktivitas tambang akan tercatat dan memberikan kontribusi resmi ke daerah,” tegasnya.
Kedua pejabat tersebut berharap agar langkah ini dapat segera di realisasikan dan memberikan dampak positif, tidak hanya bagi ekonomi masyarakat, tetapi juga untuk stabilitas sosial dan lingkungan di Kalimantan Barat.
