Prabowo Cabut Tunjangan DPR, Serukan Dialog Nasional
Inspirasikalbar, Jakarta – Dalam pidato yang disampaikan di Istana Merdeka, Presiden Prabowo Subianto merespons gelombang demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi beberapa hari terakhir dengan menyampaikan langkah-langkah strategis untuk meredam ketegangan publik.
Ia menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap aspirasi rakyat dan hendak menindak aparat yang bertindak melanggar hukum dengan cepat dan transparan .
Presiden mengungkapkan bahwa para pimpinan DPR telah setuju mencabut kebijakan kontroversial, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Bisa di katakan, langkah ini sebagai respons langsung terhadap tuntutan massal yang memicu kerusuhan .
Lebih jauh, Prabowo juga meminta setiap ketua umum partai politik untuk mengambil tindakan tegas terhadap anggota DPR yang di tengarai membuat pernyataan menyinggung rakyat. Beberapa nama telah di singgung dalam laporan media sebagai contoh berupa penyampaian yang keliru, dan sanksi akan berlaku mulai 1 September 2025 .
Ia menegaskan pentingnya kebebasan menyampaikan aspirasi secara damai sesuai hak yang terjamin oleh hukum, seperti dalam Piagam HAM PBB Pasal 19 dan UU-9 Tahun 1998. Namun, jika aksi berujung anarkis, merusak fasilitas publik atau membahayakan nyawa, itu adalah pelanggaran hukum dan negara wajib menegakkan perlindungan rakyatnya .
Presiden memerintahkan kepada aparat—baik kepolisian maupun TNI—untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusuh yang melakukan penjarahan, pembakaran, dan perusakan, sesuai hukum yang berlaku .
Prabowo mengajak dialog dengan tokoh masyarakat dan mahasiswa—yang akan di undang DPR dan pemerintah—untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dan konstruktif. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap bersatu, tidak terprovokasi, dan menghindari kerusuhan. Pemerintah bertekad memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat, termasuk mereka yang paling tertinggal .
