Inspektorat Ketapang Harus Investigasi, Kontraktor Tak Dibayar APBD 2024
Foto : Bupati Ketapang, Alexander Wilyo,
Insipirasikalbar,Ketapang – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, memerintahkan Inspektorat menginvestigasi keterlambatan pembayaran proyek dalam APBD-P 2024. Kontraktor mengeluhkan belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai.
Bupati Alex memastikan pemerintah akan membayar jika semua proses sesuai aturan. “Jika memang menjadi kewajiban Pemda, tentu kita akan bayar sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya, Rabu (19/3/2025).
Inspektorat harus Audit
Alex mengungkapkan ratusan proyek belum terbayar sejak akhir 2024, sebelum ia menjabat. Oleh karena itu, ia meminta Inspektorat menginvestigasi penyebab masalah ini.
“Inspektorat perlu melakukan investigasi supaya tahu masalah yang sebenarnya terjadi, sambil menunggu hasil audit BPK RI,” jelasnya.
Investigasi ini bertujuan mengungkap kelalaian dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah akan menyampaikan hasilnya secara transparan kepada publik.
“Investigasi akan mencakup perangkat daerah teknis, termasuk dinas terkait dan Bank Kalbar. Jika ada kelalaian, akan ada sanksi,” tegasnya.
Alex menegaskan dirinya harus menyelesaikan persoalan dari pemerintahan sebelumnya. Ia memastikan semua langkah akan sesuai aturan yang berlaku.
“Kami meminta pendapat dari BPK RI dan pihak terkait lainnya. Kita tunggu hasil investigasi dan audit,” ujarnya.
Menurutnya, investigasi ini penting agar kejadian serupa tidak terulang. “Kami memahami perasaan para kontraktor yang belum dibayar. Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara tuntas,” tambahnya.
Sebagian besar proyek yang belum terbayar berada di Dinas Perkim-LH, khususnya di bidang Perkim. Proyek-proyek ini di kerjakan pada masa kepemimpinan Bupati Martin Rantan dan Farhan.
Beredar kabar bahwa proyek yang belum terbayarkan di dominasi oleh oknum kontraktor tertentu. Pihak terkait masih melakukan pendalaman terhadap dugaan tersebut.
Pemkab Ketapang berkomitmen menuntaskan masalah ini dengan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah ingin menjaga kepercayaan publik serta memastikan pembangunan daerah tetap berjalan baik.
