Mahasiswa FISIP Untan Desak DPR Transparan dan Sahkan RUU Perampasan Aset
Ketua DPRD Kalimantan Barat menerima Aspirasi dari Demonstran di Halaman Kantor DPRD Kalbar didampingi Forkopimda. (Foto/IK)
InspirasiKalbar, Pontianak – Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura (FISIP Untan) memenuhi halaman Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Senin 1 September 2025.
Mereka menuntut reformasi DPR RI dengan menekankan tiga hal utama: transparansi anggaran, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, dan evaluasi kinerja para wakil rakyat.
Sekitar 250 mahasiswa bergerak dari Lapangan Voli FISIP Untan dengan longmarch menuju Kantor DPRD Kalbar. Korlap Pangestu memimpin barisan sambil mengumandangkan yel-yel perjuangan. Suasana aksi berlangsung damai, namun penuh semangat.
Rella: Seruan Pecat Lasarus Hanya Hoaks, Masyarakat Kalbar Jangan Terseret Isu Menyesatkan
Kekecewaan terhadap DPR
Di tengah orasi, mahasiswa menumpahkan kekecewaan terhadap DPR. Mereka menyoroti isu kenaikan tunjangan anggota dewan yang dinilai tidak masuk akal saat kondisi ekonomi masyarakat masih sulit. Para orator juga mengingatkan DPR agar tidak melupakan fungsi utamanya sebagai penyambung lidah rakyat.
“DPR harus kembali pada marwahnya. Mereka ada karena rakyat, jadi tidak pantas hanya sibuk mengurus kepentingan pribadi,” teriak salah seorang mahasiswa.
Presiden Mahasiswa FISIP Untan, Debora Ketrin Tini Malau, tampil di depan pimpinan dewan untuk membacakan enam tuntutan utama. Di antaranya, mahasiswa mendesak DPR RI membuka rincian biaya terkait isu kenaikan tunjangan, membentuk lembaga independen guna mengevaluasi kinerja DPR, serta memastikan lembaga legislatif benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.
Mereka juga menuntut pengesahan segera RUU Perampasan Aset, penindakan tegas terhadap praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI), serta pengembalian komitmen DPR sebagai garda demokrasi.
“Sebuah kehormatan bagi kami karena aksi damai ini langsung disambut Ketua DPRD Kalbar. Tuntutan kami jelas: reformasi DPR, transparansi anggaran, dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Ini krusial untuk memberantas korupsi dan memastikan keadilan bagi masyarakat,” tegas Debora.
Aksi Mahasiswa
Aksi mahasiswa mendapat respon dari pimpinan DPRD Kalbar. Hadir langsung Ketua DPRD Kalbar Aloysius, Wakil Ketua I Hadijah Fitriah, Wakil Ketua II Prabasa Anantatur, dan Wakil Ketua III Nofal Nofiendra.
Selain itu, Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Jamalluael, Gubernur Kalbar Ria Norsan, serta Wakil Gubernur juga ikut menyaksikan jalannya pertemuan tersebut.
Presiden Prabowo Sampaikan Keterangan Pers di Istana Merdeka
Dalam tanggapannya, Aloysius menyampaikan apresiasi sekaligus permohonan maaf atas ketidakhadirannya saat aksi serupa sebelumnya. Ia menjelaskan, isu kenaikan tunjangan DPR sebenarnya sudah dibekukan, dan surat tuntutan mahasiswa sebelumnya telah diteruskan ke DPR RI.
“Kami akan mengawal setiap tuntutan yang kawan-kawan mahasiswa sampaikan hari ini dan menyampaikannya ke DPR RI. Kami juga berduka atas pejuang demokrasi yang gugur dalam menyuarakan aspirasi rakyat,” kata Aloysius.
Polda Kalbar menurunkan personel untuk memastikan jalannya aksi tetap aman dan tertib. Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bayu Suseno menegaskan pihaknya mengedepankan pendekatan humanis dalam pengamanan.
Polda Kalbar: Narkoba di Tengah Aksi Bisa Picu Anarkis, Tiga Peserta Terbukti Positif
“Kami mengamankan jalannya unjuk rasa agar tetap kondusif. Hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum harus terlaksana dengan baik. Kami apresiasi mahasiswa yang menjaga ketertiban hingga akhir aksi,” jelas Bayu.
Sekitar pukul 15.57 WIB, aksi ditutup dengan pembacaan sumpah mahasiswa. Seluruh peserta kemudian membubarkan diri dengan tertib dan kembali ke titik kumpul awal.
Meski berlangsung damai, aksi ini meninggalkan pesan kuat: mahasiswa menuntut DPR transparan, akuntabel, dan serius memberantas korupsi dengan segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Suara lantang mahasiswa FISIP Untan di Pontianak menambah daftar panjang gelombang aspirasi yang terus mengingatkan wakil rakyat agar tidak melupakan amanah konstitusi.
