Warga Gunung Tamang Mengeluh, Tambang Untung Desa Terpinggirkan

Inspirasikalbar, Kubu Raya– Kedatangan Satgas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kubu Raya ke kawasan tambang di Gunung Tamang membuka kembali keluhan lama masyarakat desa.

Aktivitas tambang yang beroperasi di dalam dan di luar izin usaha pertambangan (IUP), termasuk milik PT Gaharu Prima Lestari (GPL) dan bekas lahan bauksit milik Aseng, di nilai tidak lagi memberikan manfaat nyata bagi warga setempat.

Tokoh masyarakat Gunung Tamang, Edi, mengungkapkan perubahan drastis hubungan antara perusahaan tambang dan masyarakat sejak terjadinya pergantian pengelolaan.

Ia menyebut, perusahaan saat ini cenderung abai terhadap keluhan warga, berbeda jauh dengan kondisi sebelumnya.

“Dulu waktu perusahaan lama, setiap keluhan masyarakat itu di akomodir. Sekarang tidak. Bahkan kegiatan sosial seperti orang menikah atau meninggal saja, pihak perusahaan tidak pernah hadir. Padahal dulu tanpa di undang mereka datang sendiri,” ujar Edi.

Menurutnya, hilangnya interaksi sosial tersebut menjadi tanda renggangnya kemitraan antara perusahaan dan masyarakat. Ia menilai keberadaan tambang kini justru tidak menguntungkan warga.

“Sekarang ini kami seperti timun lawan durian. Mau bagaimana pun, kami yang selalu di rugikan. Tanah di Pulau ini tidak lagi menguntungkan masyarakat,” tegasnya.

Edi juga menyinggung soal pemanfaatan lahan yang melibatkan pihak tertentu tanpa kejelasan manfaat bagi warga sekitar. Kondisi ini membuat masyarakat semakin resah dan merasa tidak memiliki posisi tawar.

Perusahaan Harus menyentuh Masyarakat

Sementara itu, Kepala Desa Gunung Tamang, Alexander Boni, mengakui bahwa perusahaan masih memberikan kontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), meski di nilai belum maksimal dan belum menyentuh seluruh kebutuhan masyarakat.

“Memang ada CSR, seperti bantuan sekitar Rp90 juta yang di arahkan untuk pembangunan. Tapi untuk kebutuhan lain, terutama infrastruktur dan percepatan bantuan, masih sangat terbatas,” jelasnya.

Ia berharap perusahaan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan desa, terutama dalam pembangunan fasilitas umum. Salah satu yang menjadi perhatian adalah normalisasi Sungai Rambai yang menjadi akses penting warga, termasuk menuju area pemakaman.

“Kami butuh bantuan untuk normalisasi sungai dan membuka akses jalan. Banyak lahan warga yang tidak produktif karena akses tertutup,” tambahnya.

Selain itu, Alexander juga menyoroti minimnya keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial masyarakat. Ia menilai kehadiran perusahaan dalam momen-momen penting warga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang tidak bisa di abaikan.

“Kalau ada warga meninggal, harapannya perusahaan tidak hanya datang sebentar lalu pergi. Harusnya ikut membantu, karena budaya kami gotong royong,” ujarnya.

Masyarakat Gunung Tamang kini berharap momentum kedatangan Satgas PAD Kubu Raya tidak hanya berujung pada penertiban pajak perusahaan, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk memperbaiki hubungan antara perusahaan tambang dan warga. Mereka menuntut kehadiran perusahaan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar mengeksploitasi sumber daya alam tanpa dampak nyata bagi desa.