KAMAKSI Gelar Aksi Jilid V, Desak KPK Usut Dugaan Mega Korupsi di Melawi

InspirasiKalbar, Jakarta – Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid V di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (24/02).

Dalam aksi ini, KAMAKSI mendesak KPK segera mengusut tuntas dugaan skandal mega korupsi di Kabupaten Melawi serta memanggil Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa, yang diduga kuat terlibat dalam kasus tersebut.

Aksi yang bertepatan dengan hari ulang tahun Bupati Melawi itu berlangsung dengan eskalasi yang lebih besar. Massa aksi bahkan membakar ban sebagai simbol kemarahan atas dugaan praktik korupsi yang mereka sebut telah merampas hak rakyat Melawi.

“Melawi darurat korupsi! KPK harus segera bertindak, periksa dan tahan Bupati Melawi yang diduga telah merampok APBD Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat!” tegas Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski.

Serangkaian Dugaan Korupsi di Melawi

Dalam aksi tersebut, KAMAKSI membeberkan sejumlah dugaan skandal mega korupsi yang telah dilaporkan ke KPK, di antaranya:

1. Lonjakan Drastis Kekayaan Bupati Melawi
   Harta kekayaan Dadi Sunarya diduga melonjak hingga Rp100 miliar, jauh melampaui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melawi. Dugaan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam akumulasi kekayaan tersebut.

2. Dugaan Korupsi Proyek Air Bersih
   Dari 11 desa yang dijanjikan menerima proyek air bersih, hanya 10% yang terealisasi. Potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp25 miliar.

3. Kolusi dalam Pembebasan Pajak Perusahaan
   Diduga ada tujuh perusahaan yang tidak membayar pajak, padahal seharusnya menyumbang Rp70 miliar ke kas daerah.

4. Dugaan Penggelapan Anggaran Bibit Ternak
   Dugaan pengadaan fiktif bibit ternak dengan anggaran mencapai Rp25 miliar.

5. Defisit dan Penyimpangan APBD
   Indikasi defisit anggaran mencapai Rp81 miliar pada 2022, menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang tidak transparan.

Anggaran Proyek Bermasalah di Sektor Pertanian dan Peternakan

KAMAKSI juga menyoroti proyek-proyek yang di anggap tidak efektif dan berpotensi terjadi kebocoran anggaran, khususnya di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Melawi. Beberapa proyek yang dicurigai di antaranya:

1. Pengadaan Bibit Ternak Sapi: Rp3,1 miliar
2. Pengadaan Bibit Ternak Babi: Rp1,6 miliar
3. Pengadaan Benih dan Pakan Ikan: Rp8,1 miliar
4. Pengadaan Bibit Buah-buahan: Rp2,5 miliar
5. Pembuatan Kandang Ternak Sapi: Rp2,6 miliar
6. Pembuatan Kandang Ternak Babi: Rp683 juta
7. Pembuatan Kandang Ternak Ayam: Rp1,7 miliar
8. Pembuatan Jalan Usaha Tani: Rp1,6 miliar
9. Pembuatan Jalan Usaha Produksi: Rp917 juta
10. Pembuatan Kolam Ikan: Rp1,5 miliar

KAMAKSI Bersumpah Terus Bergerak

Ketua Umum DPP KAMAKSI, yang juga Kornas KEA ’98, Jojo, menegaskan bahwa pihaknya memiliki data defisit dan utang Pemda Melawi kepada pihak ketiga yang didapat dari hasil reviu Inspektorat.

“Kami melihat banyak proyek dengan anggaran besar yang tidak tepat sasaran. Ada indikasi proyek-proyek ini hanya akal-akalan dan tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

KAMAKSI menegaskan tidak akan berhenti hingga KPK mengambil tindakan tegas. “Kami akan terus bergerak hingga prinsip hukum Fiat Justitia Ruat Caelum (Hendaklah keadilan di tegakkan meskipun langit runtuh) diterapkan dalam kasus ini. Tunduk ditindas atau bangkit melawan! Berjuang tanpa kemenangan tiada akhir!” tegas Iqbal, Wasekjend DPP KAMAKSI, menutup aksi.

Aksi ini pun diakhiri dengan pembacaan “Sumpah Rakyat Indonesia” yang menggema di depan Gedung KPK, menandakan tekad kuat para demonstran dalam melawan dugaan korupsi di Kabupaten Melawi.

Hingga berita ini di terbitkan belum ada keterangan resmi dari Bupati Melawi terkait dugaan korupsi yang di tuduhkan kepada dirinya.