InspirasiKalbar, Landak – Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Landak menghadirkan kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Dusun Begantung, Desa Darit, Kecamatan Menyuke, mencatatkan nol suara, karena seluruh pemilih memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya.
Hal ini menjadi sorotan karena merupakan pertama kalinya dalam sejarah demokrasi di Kabupaten Landak, sebuah TPS tidak mendapatkan partisipasi sama sekali.
Ketua Aliansi Masyarakat Akar Rumput (AMAR) Kalimantan Barat, Frans Asok, menilai KPU Landak gagal dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam memberikan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat terkait Pilkada.
Sebanyak 238 warga Dusun Begantung, yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 08, memilih golput sebagai bentuk protes terhadap pemerintah, khususnya terhadap KPU Landak.
Eging (34), salah satu warga setempat, menyatakan bahwa keputusan ini dilatarbelakangi rasa kecewa terhadap minimnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, terutama listrik.
“Percuma kami menyalurkan suara, tapi suara kami tidak pernah didengarkan. Sampai sekarang, kami masih hidup dalam kegelapan tanpa listrik, padahal kami bagian dari Desa Darit yang sudah maju,” ujar Eging, Senin (2/12/2024).
Ia menjelaskan, warga telah berjuang keras untuk mendapatkan akses listrik, mulai dari mengajukan proposal hingga mengadakan audiensi ke berbagai tingkat pemerintahan. Namun, upaya tersebut tidak pernah membuahkan hasil.
“Herannya, desa di pedalaman bisa mendapatkan listrik, sedangkan kami yang hanya berjarak 8 kilometer dari pusat kecamatan malah tidak dapat,” tambahnya.
Ketua AMAR Kalbar, Frans Asok, menyatakan aksi golput ini merupakan tamparan keras bagi pemerintah daerah. Ia meminta pemerintah segera merespons tuntutan warga Dusun Begantung terkait penyediaan listrik.
“Listrik adalah kebutuhan pokok masyarakat. Protes warga sangat wajar, apalagi di era modern seperti sekarang, di mana masih ada wilayah yang tidak dialiri listrik, padahal dekat dengan pusat kecamatan. Ini sangat ironis,” tegas Frans.
Ia juga mendesak bupati terpilih dan para senator dari Kalimantan Barat, seperti Maria Goreti dan Daud Cino Yordan, untuk turut mengawal aspirasi warga dan memastikan dusun-dusun lain mendapatkan akses listrik.
“Saya meminta para senator, terutama yang mewakili masyarakat Dayak, untuk mendampingi warga yang belum mendapatkan listrik. Ini adalah kebutuhan mendasar yang harus diprioritaskan,” pungkasnya.
Golput massal di Dusun Begantung ini menjadi cerminan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah dan penyelenggara pemilu. KPU Landak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pilkada juga dikritik karena dinilai kurang maksimal dalam memberikan sosialisasi terkait pentingnya pemilu.
Kejadian ini diharapkan menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat kembali pulih.
