Dugaan Penyelundupan Sembako di Sajingan Besar, Aparat Diminta Periksa Oknum
InspirasiKalbar, Sambas – Isu dugaan praktik penyelundupan barang ilegal kembali mencuat di wilayah perbatasan Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas.
Informasi yang beredar di tengah masyarakat menyoroti aktivitas distribusi sembako ilegal yang diduga berlangsung cukup lama tanpa penindakan tegas.
Sejumlah sumber menyebut seorang warga berinisial DA diduga berperan sebagai pelaku utama dalam peredaran barang ilegal asal Malaysia. Sumber yang sama juga mengaitkan seorang pria berinisial BP yang diduga mengendalikan jaringan tersebut dari wilayah yang sama.
Barang yang diduga masuk secara ilegal meliputi beras, gula, daging sapi, bawang merah, bawang putih, bawang bombai, sosis, hingga minyak goreng. Distribusi barang itu disebut memanfaatkan jalur tidak resmi atau “jalan tikus” di kawasan perbatasan.
Dugaan semakin berkembang setelah muncul informasi terkait keterlibatan seorang oknum aparat berinisial SS, yang bertugas di salah satu kepolisian sektor di Sajingan Besar. Sumber menyebut adanya hubungan keluarga antara DA dan SS, yang diduga memberi kemudahan terhadap kelancaran aktivitas tersebut.
Sejumlah warga mengaku pernah melakukan penghadangan terhadap distribusi barang ilegal tersebut. Namun, upaya itu tidak berlanjut ke proses hukum, sehingga memicu pertanyaan publik terkait pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan.
“Praktik seperti ini sulit terjadi tanpa ada yang mengetahui. Kami berharap aparat segera memeriksa semua pihak yang disebut agar situasi menjadi jelas dan tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat,” ujar seorang narasumber, Senin (13/4) yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Selain itu, sumber juga menyebut DA diduga terlibat dalam pengelolaan salah satu fasilitas penyedia makanan untuk program pemerintah. Dugaan ini memunculkan kekhawatiran terkait kemungkinan penggunaan barang ilegal dalam rantai pasok program tersebut.
Hingga saat ini, pihak kepolisian maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi. Masyarakat mendesak aparat penegak hukum serta pihak bea dan cukai segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap oknum-oknum yang disebut dalam informasi tersebut.
Kasus ini menuntut langkah cepat dan transparan dari pihak berwenang guna memastikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara di wilayah perbatasan.
Temukan Berita terbaru dari Inspirasi Kalbar, hanya disini!
Klik Disini







