InspirasiKalbar, Jakarta – Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menangani dugaan pelanggaran hukum di Bank Kalbar.
Kasus ini telah mencuri perhatian publik, terutama karena Bank Kalbar yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Barat, kini terjerat berbagai masalah yang cukup serius.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LAKI, Burhan, dalam pernyataannya di Jakarta menegaskan bahwa penanganan oleh KPK adalah langkah yang tepat.
“Apabila ditemukan cukup bukti adanya pelanggaran hukum, maka bukan hanya Dewan Direksi yang harus bertanggung jawab, tetapi juga Dewan Komisaris,” ujar Burhan.
Burhan menambahkan bahwa Dewan Komisaris memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan proses transaksi keuangan di Bank Kalbar.
Menurutnya, Dewan Komisaris sebagai jabatan tertinggi dalam perusahaan memiliki kewenangan yang besar dan harus turut bertanggung jawab atas masalah ini.
“Kami mendorong KPK untuk segera mengambil tindakan agar tidak ada intervensi dari pihak manapun. Perkara ini harus ditangani dengan serius,” lanjut Burhan.
LAKI berencana untuk menyurati KPK dalam waktu dekat, mengingat kasus ini sudah menjadi perhatian publik yang luas.
“KPK tidak boleh diam, segera ambil tindakan untuk menuntaskan perkara ini,” tutupnya.
