98 Karyawan PT HKI Tuntut Hak, Siap Duduki Kantor Perusahaan

InspirasiKalbar, Ketapang – Sebanyak 98 karyawan PT Hutan Ketapang Industri (HKI) menuntut perusahaan membayar hak-hak pekerja secara penuh setelah terjadi peralihan kepemilikan saham pada November 2025.

Para pekerja menilai perubahan manajemen memengaruhi sistem pengupahan dan tidak lagi mengacu pada Upah Minimum Kabupaten (UMK) Ketapang.

Kuasa hukum para karyawan, Lusminto, SH, menjelaskan bahwa perusahaan mulai menerapkan pembayaran upah secara proporsional setelah proses akuisisi.

Kondisi tersebut mendorong para pekerja meminta pemutusan hubungan kerja (PHK) sekaligus menuntut pembayaran seluruh hak yang menurut mereka belum perusahaan penuhi sejak Januari hingga Juni 2026.

Lusminto mengatakan para pekerja telah memberikan kuasa hukum kepadanya untuk memperjuangkan penyelesaian persoalan tersebut melalui jalur hukum.

“Kami meminta perusahaan memenuhi seluruh hak 98 karyawan sesuai ketentuan yang berlaku. Para pekerja menuntut pembayaran hak mereka secara utuh untuk periode Januari sampai Juni 2026,” kata Lusminto.

Lusminto menyampaikan bahwa tim kuasa hukum telah mengirimkan surat dan mendatangi kantor PT HKI di Kendawangan guna mencari penyelesaian. Namun, upaya tersebut belum menghasilkan kesepakatan.

Pada Rabu, 24 Juni 2026, puluhan karyawan mendatangi kantor kuasa hukum Lusminto di Ketapang. Pertemuan itu menghadirkan perwakilan perusahaan, tetapi pihak perusahaan belum memberikan kepastian atas tuntutan para pekerja.

“Perusahaan sudah datang menemui para karyawan, tetapi sampai pertemuan berakhir belum ada jawaban yang memberikan kepastian terhadap tuntutan mereka,” ujar Lusminto.

Karena belum memperoleh penyelesaian, para karyawan juga menggelar aksi dengan menduduki kantor PT HKI di Ketapang pada Sabtu, 27 Juni 2026.

Selain menyiapkan aksi tersebut, masyarakat bersama para pekerja juga menggelar prosesi adat pada Sabtu, 27 Juni 2026, sebagai bentuk perjuangan dalam memperjuangkan penyelesaian tuntutan terhadap perusahaan.