Antisipasi Inflasi Semester II, Gubernur Ria Norsan Perkuat Sinergi TPID se-KalbarSemester II, Gubernur Ria Norsan Perkuat Sinergi TPID se-Kalbar

Inspirasikalbar, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi tekanan inflasi yang dapat terjadi pada semester II 2026. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) meningkatkan koordinasi dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia.

Hal tersebut disampaikan Ria Norsan saat membuka sekaligus memimpin High Level Meeting TPID Provinsi Kalimantan Barat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Barat, sejumlah kepala daerah, serta perwakilan pemerintah daerah dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

Ria Norsan mengatakan pengendalian inflasi harus dilakukan melalui langkah yang terkoordinasi. Pemerintah tidak hanya perlu memperhatikan perkembangan harga, tetapi juga memastikan pasokan tersedia dan distribusi barang berjalan dengan baik.

“Kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat tetap tersedia, harga terjangkau, dan pasokannya mampu menjangkau di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Itu yang paling penting pada pertemuan kita hari ini,” kata Ria Norsan.

Untuk memperkuat pengendalian inflasi, Gubernur meminta TPID provinsi dan kabupaten/kota menerapkan strategi 4K secara konsisten. Strategi tersebut mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.

“Saya meminta TPID Provinsi Kalimantan Barat dan kabupaten/kota memperkuat sinergi strategi empat K. Yang pertama keterjangkauan harga. Yang kedua ketersediaan pasokan, barangnya ada yang mau dibeli. Kemudian kelancaran distribusi ini juga yang kita jaga. Selanjutnya komunikasi yang efektif,” ujarnya.

Menurut Norsan, empat aspek tersebut saling berkaitan. Ketersediaan barang harus diikuti dengan distribusi yang lancar sehingga masyarakat di berbagai daerah dapat memperoleh kebutuhan pokok tanpa menghadapi lonjakan harga.

“Kalau empat ini bisa kita jaga, insyaallah angka inflasi akan terjaga dengan baik,” tambahnya.
Memasuki semester II, Norsan mengingatkan adanya sejumlah kondisi yang berpotensi mengganggu stabilitas harga. Faktor logistik, perubahan cuaca, serta potensi kelangkaan komoditas menjadi perhatian yang perlu diantisipasi bersama.

“Masuk semester dua terdapat beberapa titik rawan yang perlu kita antisipasi, yaitu kendala logistik, dampak cuaca terhadap distribusi, serta potensi spekulasi ketika terjadi kelangkaan,” jelasnya.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah kabupaten/kota juga diminta memperluas pelaksanaan intervensi pasar. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui pasar murah dan Gerakan Pangan Murah.

Norsan berharap program tersebut tidak hanya dilaksanakan ketika harga sudah mengalami kenaikan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi antisipasi pemerintah di daerah yang memiliki potensi gangguan pasokan.

“Kesimpulan pertemuan rapat hari ini, pertama adalah aspek keterjangkauan harga. Saya meminta perluasan program. Kabupaten/kota saya minta juga pasar murah tetap dilaksanakan dan melakukan Gerakan Pangan Murah,” pungkasnya.

Penguatan sinergi TPID se-Kalimantan Barat diharapkan dapat memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Dengan koordinasi yang semakin kuat, pemerintah dapat merespons lebih cepat berbagai potensi gangguan pasokan maupun distribusi pada semester II 2026.