Imigrasi Pontianak Bertindak Tegas Deportasi WNA Overstay

Inspirasikalbar, PONTIANAK — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak kembali menunjukkan ketegasan dalam penegakan hukum keimigrasian. Seorang warga negara asing asal Hongkong berinisial PML resmi di deportasi setelah terbukti tinggal melebihi batas izin atau overstay di wilayah Indonesia.

Tindakan deportasi di lakukan pada Rabu, 7 Mei 2026 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Proses pemulangan WNA perempuan tersebut berlangsung di bawah pengawalan petugas imigrasi sesuai prosedur yang berlaku.

Berdasarkan data keimigrasian, PML masuk ke Indonesia menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan dengan izin tinggal berlaku hingga 13 Juni 2025. Kedatangannya di sebut untuk mengunjungi keluarga.

Namun, hasil pengawasan petugas Imigrasi Pontianak menemukan yang bersangkutan masih berada di Indonesia setelah izin tinggalnya habis.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak, Sam Fernando, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari komitmen menjaga ketertiban hukum dan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Kalimantan Barat.

“Pengawasan keimigrasian bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bagian penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kepatuhan hukum di Indonesia,” ujar Sam Fernando.

Ia menegaskan, Imigrasi Pontianak tidak akan memberi toleransi terhadap pelanggaran aturan keimigrasian, termasuk overstay yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Aturan harus di patuhi oleh setiap warga negara asing yang berada di Indonesia. Penegakan hukum di lakukan secara profesional, tegas, namun tetap mengedepankan pendekatan humanis,” katanya.

Atas pelanggaran tersebut, PML di kenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi sebagaimana di atur dalam Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Keimigrasian.

Imigrasi Pontianak juga mengajak masyarakat ikut aktif mengawasi keberadaan orang asing di lingkungan sekitar. Warga diminta segera melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau dugaan penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA.

Langkah deportasi ini menjadi sinyal tegas bahwa Indonesia terbuka bagi warga asing yang patuh aturan, namun tidak akan mentoleransi pelanggaran yang mengganggu ketertiban dan kepastian hukum.