Listrik Kerap Padam, Kejati Diminta Audit PLN Kalbar
InspirasiKalbar, Pontianak – Pengurus Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Kalimantan Barat mendesak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat mengusut penyebab pemadaman listrik bergilir yang terus terjadi hampir di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.
Ketua PW GNPK RI Kalbar, Ellysius Aidy, menilai penjelasan PLN terkait gangguan mesin belum mampu menjawab keresahan masyarakat. Menurutnya, gangguan yang disebut terjadi pada mesin pembangkit justru menimbulkan pemadaman dalam skala luas sehingga publik berhak memperoleh penjelasan yang transparan.
“Kami meminta audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem kelistrikan PLN Kalbar. Masyarakat perlu memperoleh kepastian mengenai penyebab pemadaman yang terus berulang. Jangan sampai kerusakan kecil justru berkembang menjadi persoalan yang lebih besar karena kurangnya pengawasan,” kata Ellysius Aidy, Selasa (7/7).
Baca Juga:
PW GNPK RI Kalbar juga menyiapkan laporan resmi kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Laporan tersebut bertujuan mendorong penyelidikan atas dugaan persoalan pelayanan publik yang berkaitan dengan pemadaman listrik massal.
“Kami akan menyampaikan laporan resmi kepada Kejati Kalbar agar aparat penegak hukum menyelidiki penyebab pemadaman yang PLN kaitkan dengan kerusakan mesin. Langkah ini penting agar masyarakat memperoleh kepastian hukum sekaligus perlindungan sebagai konsumen,” ujarnya.
Ellysius menegaskan pemadaman listrik secara masif berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila hak konsumen terabaikan. Menurutnya, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan layanan kelistrikan.
Baca Juga:
Ia juga menyoroti besarnya kerugian yang masyarakat tanggung akibat pemadaman berulang. Banyak peralatan elektronik mengalami kerusakan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah kehilangan kesempatan berusaha karena penyimpanan produk terganggu, sementara layanan internet dan aktivitas ekonomi ikut terhambat.
“Pemadaman listrik bukan hanya memadamkan lampu. Banyak peralatan elektronik rusak, pelaku UMKM kesulitan menyimpan produk, jaringan internet terhenti, dan aktivitas masyarakat ikut terganggu. Sementara itu, ketika pelanggan terlambat membayar rekening listrik, PLN tetap menerapkan aturan secara tegas. Karena itu, masyarakat juga berhak memperoleh pelayanan yang andal dan bertanggung jawab,” tegas Ellysius.
PW GNPK RI Kalbar menyatakan langkah pelaporan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk mendorong akuntabilitas pelayanan publik sekaligus memastikan hak-hak konsumen tetap terlindungi.
Baca Juga:
Temukan Berita terbaru dari Inspirasi Kalbar, hanya disini!
Klik DisiniArtikel Terkait
