Kalimantan Barat Belum Merdeka dari Asap, Pemerintah Harus Bertindak

Inspirasikalbar,PONTIANAK — Puluhan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Darurat Asap menggelar aksi damai di Tugu Digulis, Pontianak, Jumat (14/8/2026).

Mereka menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali menyebabkan memburuknya kualitas udara di Kalimantan Barat.

Koordinator Aksi Aliansi Darurat Asap, Muhammad Julianza, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap persoalan kabut asap yang terus berulang dan dinilai belum mendapat penanganan menyeluruh dari pemerintah.

Dalam aksi tersebut, para aktivis membawa spanduk bertuliskan “Kalimantan Barat Belum Merdeka Asap”, melakukan orasi, serta membagikan masker kepada pengguna jalan.

Aliansi Darurat Asap menilai karhutla yang terjadi selama bertahun-tahun tidak semata-mata disebabkan faktor cuaca. Mereka menyoroti persoalan tata kelola hutan dan lahan, kebijakan ekstraktif, kerusakan ekosistem gambut akibat kanalisasi, serta lemahnya penegakan hukum sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

Berdasarkan data pemantauan WALHI Kalimantan Barat yang tercantum dalam rilis aksi, sejak Januari hingga Juli 2026 terdapat 18.618 hotspot dengan luas indikatif karhutla mencapai 28.680 di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

Muhammad Julianza bersama Aliansi Darurat Asap juga menyoroti kondisi ekosistem gambut Kalbar. Dalam rilis tersebut disebutkan terdapat sedikitnya 135 izin perkebunan sawit, 25 PBPH, dan 123 izin usaha pertambangan di kawasan hidrologis gambut.

Menurut Aliansi, pembangunan kanal dan drainase di kawasan gambut dapat menyebabkan kawasan menjadi lebih kering sehingga meningkatkan risiko kebakaran. Ketika gambut terbakar, api dinilai dapat bertahan lebih lama dan menghasilkan asap tebal sehingga sulit dipadamkan.

Kondisi udara juga menjadi perhatian. Aliansi menyebut kualitas udara Pontianak belakangan berada pada kategori berbahaya. Mereka juga mencantumkan data ASMC yang menyebut adanya asap lintas batas dari Kalimantan Barat menuju Kuching, Sarawak, pada 7-11 Agustus 2026. Selain itu, karhutla sepanjang Januari hingga Juli 2026 disebut telah memakan dua korban jiwa.

Melalui aksi tersebut, Aliansi Darurat Asap mendesak pemerintah memastikan perlindungan bagi korban dan kelompok rentan, termasuk akses gratis terhadap fasilitas kesehatan. Pemerintah juga diminta melindungi ekosistem gambut dan hutan serta memperbaiki tata kelola lahan dan infrastruktur di kawasan rawan kebakaran.

Mereka turut mendesak penegakan hukum terhadap perusahaan maupun pelaku pembakaran, pencabutan izin perusahaan yang konsesinya mengalami kebakaran berulang, serta pertanggungjawaban korporasi terhadap deforestasi, kabut asap dan kerusakan gambut melalui pembiayaan penuh pemulihan ekosistem dan penanganan karhutla.