Pinjaman Daerah Kubu Raya Turun Jadi Rp47,5 Miliar

Inspirasikalbar,KUBU RAYA – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersama DPRD Kabupaten Kubu Raya membahas tiga agenda strategis dalam rapat paripurna, yakni pembahasan anggaran tahun 2027, perubahan APBD 2026, serta persetujuan pinjaman daerah.

Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto, mengatakan pembahasan perubahan anggaran di lakukan karena adanya pergeseran dan penyesuaian anggaran, terutama setelah pemerintah daerah mengalami pemotongan anggaran sekitar Rp397 miliar.

“Pertama, kita membicarakan tentang anggaran 2027. Yang kedua, anggaran perubahan 2026. Yang ketiga, anggaran pinjaman kita yang senilai Rp47 sekian miliar,” ujar Sukiryanto.

Menurutnya, pemotongan tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah daerah melakukan perubahan terhadap rencana anggaran sebelumnya. Sementara itu, pembahasan APBD 2027 masih berada pada tahap awal dan bersifat gelondongan sebagai bahan pengantar.

Sukiryanto juga menyebut pinjaman daerah menjadi salah satu instrumen yang di pertimbangkan untuk menutup kebutuhan sejumlah program yang terdampak kebijakan pengurangan anggaran.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Jainal Abidin, menjelaskan persetujuan pinjaman daerah telah melalui pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Kubu Raya sebelum di bawa ke rapat paripurna.

Jainal mengungkapkan, nilai pinjaman daerah yang sebelumnya direncanakan mencapai Rp114 miliar dalam APBD murni 2026 kini turun menjadi Rp47,5 miliar.

Penurunan tersebut terjadi setelah adanya kebijakan regulasi terkait batas maksimal pinjaman daerah. Jainal menyebut ketentuan dalam Permenkeu Nomor 101 Tahun 2025 mengubah batas maksimal pinjaman dari sebelumnya 3,55 persen menjadi 2,5 persen.

“Awalnya pinjaman kita Rp114 miliar, kemudian karena kebijakan aturan itu berkurang menjadi Rp47,5 miliar,” katanya.

Dampaknya, sejumlah program kegiatan dengan nilai sekitar Rp60 miliar harus dilakukan efisiensi atau pemangkasan. Menurut Jainal, pinjaman daerah tersebut diarahkan untuk mendukung program-program prioritas Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Namun, ia berharap pinjaman tersebut nantinya tidak perlu digunakan apabila pemerintah pusat menyalurkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD).

“Kita berharap dana transfer dari pemerintah pusat ada masuk, sehingga pinjaman daerah ini tidak digunakan,” ujarnya.

Jainal mengatakan, dengan tenor pinjaman selama satu tahun, pemerintah daerah dapat menempatkan dana pinjaman sebagai cadangan sambil menunggu kepastian tambahan transfer dari pemerintah pusat.

Ia berharap alokasi TKD untuk Kubu Raya dapat meningkat sehingga kebutuhan pembiayaan pembangunan dapat ditopang melalui transfer pemerintah pusat dan pinjaman daerah tidak perlu dicairkan atau digunakan.