Kejati Kalbar Periksa Ketua Poktan dalam Kasus Pengadaan Bibit Sawit di Sekadau

InspirasiKalbar, Pontianak – Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat memeriksa Ketua Kelompok Tani (Poktan) Mekar Tani berinisial HE dari Desa Batu Pahat, Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, Selasa, 1 Juli 2026.

Pemeriksaan tersebut berlangsung dalam kapasitas sebagai saksi pada perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit kelapa sawit Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2022–2023.

Rekan HE membenarkan proses pemeriksaan tersebut. “Ia benar, beliau diperiksa sebagai saksi,” katanya.

Informasi yang media ini himpun menyebutkan, penyidik Kejati Kalbar telah meminta keterangan lebih dari 20 orang saksi sejak proses penyelidikan berlangsung.

Kelompok Tani Mekar Tani merupakan kelompok pertama yang menerima bantuan bibit sawit melalui Program Infrastruktur, Perkebunan, Pertanian, dan Perdesaan untuk Kesejahteraan (IP3K) pada 2022. Setiap kepala keluarga penerima memperoleh sebanyak 130 batang bibit kelapa sawit.

Program tersebut terus berlanjut pada tahun berikutnya. Pemerintah Kabupaten Sekadau bahkan menyerahkan kembali benih unggul jenis pre-nursery saat panen perdana kelompok tani pada 19 Agustus 2025.

Data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Sekadau tahun 2025 mencatat sebanyak 65.650 batang benih unggul akan tersalurkan kepada 36 kelompok tani pada 26 desa. Secara kumulatif, total bantuan benih IP3K mencapai 236.615 batang dengan cakupan lahan seluas 1.802 hektare untuk 111 kelompok tani.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat membenarkan penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan bibit sawit tersebut. Kejati Kalbar memulai penanganan perkara sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat dan saat ini masih mengumpulkan bukti serta fakta hukum pada tahap penyelidikan.

“Ia benar kami ada menerima laporan itu, masih dalam penyelidikan,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalbar, I Wayan Gedin Arianta, Senin (8/6).

Sorotan terhadap program pengadaan bibit sawit juga datang dari Advokat dan Konsultan Hukum, Albertus Pinus, S.Sos., S.H., M.H. Menurutnya, program pengadaan bibit perkebunan sawit melalui APBD Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2022–2023 memerlukan evaluasi menyeluruh karena menyisakan sejumlah pertanyaan pada aspek perencanaan maupun pelaksanaan.

Albertus mempertanyakan asal-usul bibit, usia tanaman, hingga kesiapan lahan kelompok tani penerima bantuan. Ia menjelaskan bahwa bibit kelapa sawit memerlukan tahapan pembibitan dalam jangka waktu tertentu sebelum siap tanam.

“Tidak masuk akal jika bibit baru dianggarkan lalu dalam beberapa bulan langsung dibagikan. Bibit sawit itu memiliki tahapan dan umur tertentu sebelum siap tanam,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah memastikan kesiapan lahan, legalitas tanah, serta akses menuju lokasi perkebunan sebelum penyaluran bantuan berlangsung.

“Kelompok tani hampir ada di setiap kampung, tetapi harus dipastikan di mana lokasi kebunnya, apakah lahannya tersedia dan memiliki dokumen yang jelas,” katanya.

Albertus menegaskan program bantuan perkebunan tidak boleh sekadar memenuhi kepentingan politik atau janji saat pemilihan kepala daerah. Menurutnya, perencanaan yang tidak matang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah dan persoalan hukum.

Ia berharap aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Sebagian besar masyarakat Sekadau menggantungkan hidup dari sektor perkebunan dan pertanian. Karena itu, setiap program bantuan harus benar-benar direncanakan dengan baik agar tidak merugikan masyarakat maupun keuangan daerah,” pungkasnya.

Sejalan dengan proses penyelidikan tersebut, Pengurus Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Kalimantan Barat telah mengirimkan surat kepada Kejati Kalbar. Organisasi tersebut menyatakan dukungan agar pengungkapan dan penanganan perkara berlangsung secara profesional, transparan, serta bebas dari intervensi pihak mana pun.