UU Media Baru Lebanon Disahkan, Pasal “Berita Palsu” Picu Kekhawatiran Kebebasan Pers

 

InspirasiKalbar, Beirut, Lebanon – Parlemen Lebanon mengesahkan undang-undang media baru pada 11 Agustus 2026 untuk menggantikan kerangka regulasi media yang telah berusia puluhan tahun. Aturan tersebut membawa sejumlah perubahan penting, termasuk pengakuan terhadap media digital dan penghapusan penahanan pra-persidangan untuk pelanggaran media. Namun, keberadaan Pasal 104 yang mengkriminalisasi penyebaran informasi palsu dan berbahaya memicu kekhawatiran organisasi kebebasan pers.

Undang-undang baru tersebut kemudian dipublikasikan dalam lembaran resmi negara pada 3 September 2026. Regulasi ini menjadi upaya Lebanon memperbarui sistem hukum media yang sebelumnya masih bertumpu pada aturan tahun 1962, yang kemudian mengalami sejumlah perubahan dan dilengkapi regulasi audiovisual pada 1994.

Perubahan tersebut dinilai penting karena aturan lama tidak secara memadai mengatur perkembangan media digital. Dalam undang-undang baru, media elektronik dan digital secara lebih jelas dimasukkan ke dalam kerangka hukum media nasional. Regulasi tersebut juga membentuk National Media Authority sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam pengaturan sektor media.

Selain itu, undang-undang baru memperkuat sejumlah perlindungan terhadap kerja jurnalistik. Sebagian besar pelanggaran terkait publikasi dialihkan dari ranah pidana ke mekanisme tanggung jawab perdata. Aturan tersebut juga menghapus penahanan pra-persidangan untuk pelanggaran media dan memberikan perlindungan lebih kuat terhadap sumber jurnalistik.

Organisasi pendidikan dan kebebasan pers seperti UNESCO menyambut pengesahan regulasi tersebut sebagai langkah untuk memodernisasi legislasi media Lebanon sekaligus memperkuat kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan keselamatan jurnalis.

Namun, sejumlah organisasi menilai masih terdapat persoalan serius dalam aturan tersebut.

Pasal 104 Jadi Sorotan

Perhatian terbesar tertuju pada Pasal 104(b), yang membuat penyebaran informasi palsu atau berbahaya menjadi tindak pidana. Ketentuan tersebut dapat memberikan hukuman penjara hingga tiga tahun, disertai denda atau salah satu dari kedua hukuman tersebut.

Amnesty International menilai ketentuan itu bermasalah karena istilah yang digunakan, seperti informasi “palsu” dan “berbahaya”, tidak didefinisikan secara cukup jelas. Kondisi tersebut dinilai dapat membuka ruang interpretasi yang luas dan berisiko digunakan untuk memanggil, menyelidiki, atau menuntut jurnalis, pekerja media, maupun pengguna lain yang menggunakan hak kebebasan berekspresi.

Maharat Foundation juga sebelumnya memperingatkan persoalan serupa dalam pembahasan rancangan undang-undang. Menurut organisasi tersebut, Pasal 104(b) tidak secara jelas membedakan antara fakta, opini, komentar politik, satire, parodi, analisis jurnalistik, dan kesalahan yang dilakukan tanpa unsur kesengajaan.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan di tengah berkembangnya media digital. Informasi tidak lagi hanya diproduksi oleh redaksi surat kabar atau stasiun televisi. Jurnalis independen, narablog, pengelola situs berita kecil, hingga pengguna media sosial juga dapat menyebarkan informasi kepada publik.

Ketidakjelasan batas antara kesalahan jurnalistik dan informasi yang sengaja dibuat-buat dapat menimbulkan persoalan bagi kelompok tersebut. Informasi yang awalnya dianggap benar dapat berubah setelah muncul data baru, sementara sebuah laporan yang belum lengkap tidak selalu berarti dibuat dengan maksud menyesatkan.

Kebebasan Pers di Tengah Aturan Baru

International Federation of Journalists (IFJ) menyebut pengesahan undang-undang tersebut sebagai langkah penting setelah proses legislasi yang berlangsung panjang. Namun, organisasi itu juga meminta agar ketentuan mengenai “berita palsu” diperbaiki karena definisinya dianggap terlalu kabur dan berpotensi membatasi kebebasan media serta jurnalisme independen.

Serikat Jurnalis Lebanon (UJL) juga menyatakan bahwa pengesahan undang-undang tersebut belum berarti proses reformasi media telah selesai. Presiden UJL Elsy Mufarrej menyebut sejumlah ketentuan yang dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi, termasuk kriminalisasi publikasi berita palsu, masih perlu diperbaiki.

Kekhawatiran tersebut tidak berarti organisasi kebebasan pers menolak seluruh isi undang-undang baru. Justru sejumlah perubahan dianggap sebagai kemajuan. Penghapusan penahanan pra-persidangan dan pemindahan sebagian perkara penghinaan serta pencemaran nama baik dari ranah pidana menuju mekanisme perdata merupakan beberapa perubahan yang dinilai positif.

Masalahnya terletak pada kontradiksi antara reformasi tersebut dan munculnya ancaman pidana baru terhadap penyebaran informasi yang dianggap palsu atau berbahaya.

Amnesty International menilai kriminalisasi disinformasi bukan cara yang efektif untuk mengatasi persoalan informasi palsu. Organisasi tersebut menyerukan agar ketentuan itu dipersempit sehingga tidak menjadi instrumen baru untuk membatasi kebebasan berekspresi.

Tantangan bagi Media Digital

Bagi jurnalis dan kreator konten, perubahan regulasi tersebut membuat pemahaman terhadap batas hukum menjadi semakin penting. Media digital memungkinkan informasi disebarkan dengan cepat, tetapi proses verifikasi tidak selalu memiliki sumber daya yang sama dengan organisasi media besar.

Dalam situasi seperti itu, istilah hukum yang tidak memiliki batasan jelas dapat menciptakan efek gentar. Jurnalis atau kreator tidak harus benar-benar dijatuhi hukuman untuk merasakan dampaknya. Ketidakpastian mengenai apakah sebuah laporan dapat dianggap sebagai “berita palsu” saja dapat mendorong seseorang mengurangi kritik atau menghindari topik tertentu.

Beirut Today menyoroti bahwa Pasal 104 dapat menimbulkan tekanan terhadap jurnalis, reporter investigasi, kritikus, dan pengguna media sosial karena tidak adanya definisi yang cukup presisi mengenai istilah “false”, “fabricated”, dan “harmful”.

Di sisi lain, kebutuhan untuk melawan disinformasi tetap menjadi persoalan nyata bagi masyarakat. Informasi yang sengaja dimanipulasi dapat memengaruhi opini publik dan menimbulkan kerugian. Karena itu, perdebatan di Lebanon bukan semata-mata mengenai apakah berita palsu perlu ditangani, melainkan bagaimana penanganannya dilakukan tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.

Dengan disahkannya undang-undang baru, Lebanon kini memasuki tahap baru dalam pengaturan medianya. Regulasi tersebut berhasil membawa sejumlah perubahan yang telah lama dibutuhkan, tetapi juga meninggalkan persoalan yang masih diperdebatkan.

Pasal 104 menjadi salah satu ujian utama bagi penerapan aturan tersebut. Jika batas antara informasi palsu, kesalahan jurnalistik, opini, dan kritik tidak diperjelas, aturan yang dimaksudkan untuk memperbaiki sistem media justru berpotensi menciptakan ketidakpastian baru bagi mereka yang bekerja dan berbicara di ruang digital.

Bagi jurnalisme Lebanon, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar menunggu undang-undang baru berlaku, tetapi memastikan bahwa modernisasi hukum media benar-benar berjalan searah dengan perlindungan kebebasan pers. (Rida Ulkibria)