Labpolhum Desak Rektor Untan Copot Oknum Terkait Dugaan Manipulasi SIAKAD

InspirasiKalbar, Pontianak – Skandal dugaan manipulasi nilai pada Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak memicu desakan publik.

Laboratorium Politik Hukum (Labpolhum) MHZ Centre meminta Rektor Untan mengambil langkah tegas terhadap oknum akademisi yang terlibat.

Kasus ini bermula saat nilai mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik muncul dalam SIAKAD pada Semester Genap 2022 dan Semester Ganjil 2023, meski mahasiswa tersebut tercatat tidak mengikuti perkuliahan karena cuti.

Sejumlah dosen pengampu mata kuliah kemudian menyampaikan pengaduan kepada pimpinan fakultas. Rektor Untan memberikan izin pembentukan tim investigasi internal. Tim beranggotakan 12 orang itu memeriksa sejumlah pihak, termasuk tenaga kependidikan dan mahasiswa terkait.

Hasil investigasi mengungkap keterlibatan lima akademisi dalam manipulasi nilai melalui pemalsuan tanda tangan pada Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) serta dokumen dosen pengampu.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menjatuhkan sanksi berat kepada dua akademisi yang berstatus guru besar di FISIP.

Direktur Eksekutif Labpolhum MHZ Centre, Muhammad Haris Zulkarnain, menegaskan bahwa Rektor Untan memiliki kewenangan penuh untuk mengambil tindakan berdasarkan statuta universitas. Ia meminta pencopotan pejabat struktural yang terlibat tanpa menunggu masa jabatan berakhir.

“Rektor harus segera mencopot oknum akademisi yang terlibat dari jabatan struktural dan merombak jajaran fakultas karena persoalan etika dan kinerja,” kata Haris.

Ia juga menyoroti dampak luas jika kasus ini tidak ditangani secara serius. Menurutnya, pembiaran pelanggaran akan mengganggu lingkungan akademik, menghambat karier dosen, serta merugikan kepentingan mahasiswa.

“Kalau permasalahan ini terus muncul tanpa solusi, dampaknya akan merusak lingkungan kerja, mengganggu kepentingan akademik mahasiswa, dan menghilangkan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Haris menekankan pentingnya penegakan aturan secara konsisten dan tanpa tebang pilih. Ia mengingatkan bahwa kampus memiliki peran strategis dalam mencetak generasi penerus bangsa sehingga integritas harus menjadi prinsip utama.

“Standar disiplin dan integritas harus ditegakkan secara adil, konsisten, dan transparan agar kejadian serupa tidak terulang,” ucapnya.

Ia turut menyinggung maraknya pelanggaran etika di berbagai sektor yang mulai dianggap biasa. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi melemahkan legitimasi dan citra institusi.

“Pelanggaran etika tidak boleh dianggap biasa karena menyangkut integritas dan kepastian hukum,” tutup Haris.