Masa Jabatan Direktur PDAM Sekadau Berakhir, Dugaan Perpanjangan Periode Keempat Menuai Kritik

InspirasiKalbar, Sekadau – Berakhirnya masa jabatan Direktur PDAM Sirin Meragun Kabupaten Sekadau pada 22 Juni 2026 memunculkan dugaan rencana perpanjangan jabatan untuk periode keempat secara berturut-turut. Isu tersebut mendapat perhatian karena dinilai berpotensi bertentangan dengan ketentuan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Advokat sekaligus pengamat hukum, Albertus Pinus, menilai setiap pengangkatan direksi BUMD harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlangsung melalui mekanisme yang terbuka serta akuntabel. Menurutnya, informasi mengenai rencana perpanjangan jabatan tanpa seleksi terbuka perlu mendapat perhatian serius.

“Masa jabatan direktur telah berakhir pada 22 Juni 2026. Namun kami memperoleh informasi mengenai dugaan adanya rencana perpanjangan untuk periode keempat tanpa proses seleksi terbuka. Jika informasi itu benar, tentu perlu penjelasan kepada publik mengenai dasar hukumnya,” kata Albertus saat memberikan keterangan, Jumat (26/6/2026).

Albertus menjelaskan, ketentuan mengenai masa jabatan direksi BUMD telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Regulasi tersebut mengatur masa jabatan direksi selama lima tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia mempertanyakan dasar hukum apabila pemerintah tetap memperpanjang masa jabatan hingga periode keempat.

“Publik berhak mengetahui dasar regulasi apabila wacana itu benar-benar berjalan. Pengangkatan direksi BUMD harus berlandaskan aturan yang jelas agar tata kelola perusahaan daerah tetap terjaga,” tegasnya.

Selain menyoroti persoalan jabatan direksi, Albertus juga mengangkat isu transparansi pengelolaan keuangan PDAM Sirin Meragun. Menurutnya, perusahaan daerah tersebut mengelola anggaran yang cukup besar sehingga memerlukan pengawasan secara maksimal.

Ia menyebut proyek pembangunan jaringan air bersih melalui skema tahun jamak bersumber dari APBD Kabupaten Sekadau memiliki nilai rencana sekitar Rp124 miliar, sedangkan hasil lelang mencapai sekitar Rp119 miliar. Selain itu, PDAM juga mencatat pendapatan kotor tahunan bernilai belasan miliar rupiah.

“Dengan nilai investasi dan perputaran anggaran sebesar itu, transparansi menjadi kebutuhan utama. Audit independen sangat penting agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai pengelolaan keuangan perusahaan daerah,” ujarnya.

Albertus mendorong pemerintah daerah selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk memastikan seluruh proses pengangkatan direksi berjalan sesuai regulasi. Ia juga meminta audit keuangan secara independen guna memperkuat penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

“Yang kami harapkan bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi kepastian bahwa seluruh proses berlangsung sesuai aturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” pungkasnya.