Proyek Jembatan Sungai Tapah Diduga Bermasalah

Proyek Bermasalah

Berita, Hukum, Nasional57 Dilihat

InspirasiKalbar, Ketapang – Proyek pembangunan Jembatan Sungai Tapah di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, menjadi sorotan publik setelah viral di media massa lokal dan nasional. Proyek ini terindikasi bermasalah dan diduga melibatkan praktik korupsi.

Ketua DPD KPK Tipikor Ketapang, Marco Pradis Sinambela, dalam konferensi pers, Minggu (19/1/2025), mengungkapkan bahwa proyek tersebut di biayai melalui anggaran DAU APBD yang terbagi dalam dua tahap Rp1,277 miliar pada 2023 dan Rp4,887 miliar pada tahap kedua. Meski begitu, pembangunan jembatan ini gagal di selesaikan tepat waktu.

Indikasi Kejanggalan Proyek

Marco menyebutkan adanya kejanggalan pada pelaksanaan proyek, termasuk pelaksana dari dua tahap yang menggunakan alamat sama tetapi nama CV berbeda. Selain itu, pengerjaan yang lambat dianggap mencurigakan, mengingat tidak ada kendala mendesak yang menghambat proses pembangunan.

“Indikasi kecurangan, seperti kongkalikong dalam tender, penggelembungan anggaran, dan penyalahgunaan wewenang, sangat terlihat. Aparat Penegak Hukum (APH), seperti Kepolisian, Kejaksaan, BPK, dan KPK RI, harus segera memeriksa proyek ini,” tegas Marco.

Ia juga menambahkan bahwa pejabat pemerintah, seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pengguna Anggaran (PA), dapat dijerat pidana sesuai UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun tidak menikmati uang proyek tersebut.

Sorotan Publik dan Tokoh Setempat

Ketua GAPENSI Kabupaten Ketapang, Alfan, juga mengkritik pelaksanaan proyek ini. Ia menilai asas manfaat dari pembangunan jembatan tersebut tidak jelas, karena lokasi jembatan lebih mengarah ke area perkebunan sawit daripada kawasan pemukiman.

Hal senada di sampaikan Sidun, warga setempat yang tinggal tidak jauh dari lokasi. “Jembatan itu tidak ada rumah penduduk di sekitarnya. Lebih banyak ke arah kebun sawit,” katanya.

Dugaan Korupsi Berjamaah

Hingga berita ini di terbitkan, pihak terkait belum memberikan tanggapan meski telah di hubungi awak media. Namun, media terus mengumpulkan data dan informasi di lapangan.

Publik mendesak adanya audit menyeluruh terhadap proyek ini agar transparansi dan akuntabilitas anggaran negara dapat terwujud.

“Penegak hukum harus segera bertindak untuk mengusut dugaan korupsi berjemaah yang tercium dalam proyek ini,” tutup Marco.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *