Diamnya BTN Jadi Sorotan, Ruhermansyah Layangkan Somasi Terakhir dan Siap Tempuh Jalur Hukum

InspirasiKalbar, Pontianak – Sengketa perbankan antara nasabah bernama Supli dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pontianak semakin memanas. Melalui kuasa hukum dari Kantor Hukum Ruhermansyah & Partners, Supli melayangkan Somasi II sekaligus somasi terakhir setelah somasi pertama tidak mendapat respons.

Kuasa hukum mencantumkan nomor 058/RHP/VI/2026 dalam somasi yang tertanggal 8 Juni 2026 dan mengarahkannya kepada Kepala Cabang BTN Pontianak di Jalan Imam Bonjol. Dalam surat itu, kuasa hukum menilai pihak bank tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan secara patut dan manusiawi.

Pada 25 Mei 2026, kuasa hukum lebih dulu mengirim Somasi I sambil membuka ruang dialog dan penyelesaian secara kekeluargaan. Namun sampai batas waktu 7 Juni 2026, pihak bank tidak memberi tanggapan maupun klarifikasi.

Kuasa hukum Supli, Ruhermansyah, menilai sikap diam tersebut mencerminkan pengabaian hak nasabah dan tidak sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

“Sikap diam dan pengabaian itu menunjukkan tidak ada tanggapan dan penyelesaian yang patut atas keberatan hukum klien kami, hal ini tidak sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen sesuai POJK Nomor 22 Tahun 2023,” tegas Ruhermansyah, Selasa (9/6).

Dalam Somasi II ini, kuasa hukum menyampaikan sejumlah tuntutan tegas kepada BTN. Kuasa hukum meminta pihak bank menghentikan segala bentuk tindakan intimidatif di lapangan, termasuk pemasangan tanda atau coretan pada objek agunan yang menyerupai tindakan sepihak.

Kuasa hukum juga meminta pihak bank memulihkan kondisi bangunan rumah klien dengan membersihkan serta memperbaiki kerusakan. Selain itu, kuasa hukum mendesak pihak bank mengundang klien bersama kuasa hukum dalam pertemuan resmi guna membahas penyelesaian kewajiban kredit secara adil dan proporsional.

Kuasa hukum juga menyoroti tuntutan agar pihak bank memberikan klarifikasi tertulis atas keberatan hukum klien serta menyelesaikan ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp80 juta akibat dugaan perbuatan melawan hukum. Ruhermansyah menegaskan somasi ini menjadi kesempatan terakhir sebelum klien menempuh langkah hukum.

“Kami memberi kesempatan terakhir selama tujuh hari kalender. Jika pihak bank tetap mengabaikan, klien kami akan menempuh seluruh upaya hukum, mulai dari gugatan perbuatan melawan hukum, laporan ke OJK, hingga langkah pidana terhadap pihak terkait,” tegasnya.

Langkah hukum tersebut mencakup pengajuan gugatan ke pengadilan negeri, laporan ke Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat atas dugaan pelanggaran, serta kemungkinan laporan pidana terhadap oknum lapangan.

Meski demikian, Supli tetap membuka ruang damai. Kuasa hukum menegaskan kliennya tetap memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajiban sesuai perjanjian kredit selama proses berjalan secara adil dan sesuai hukum.

Somasi ini menegaskan sengketa tidak lagi berada pada tahap komunikasi biasa dan berpotensi masuk ranah hukum jika pihak bank tidak segera merespons.