DAD Pontianak Dorong RUU Masyarakat Adat Berbasis Hak Asal-Usul

InspirasiKalbar, Pontianak – Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak menyatakan dukungan terhadap inisiatif Badan Legislasi DPR RI dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat.

Dukungan tersebut disampaikan dengan sejumlah catatan penting agar regulasi yang dihasilkan berkeadilan, berkonstitusi, dan selaras dengan hak asal-usul masyarakat adat di Indonesia. Ketua DAD Kota Pontianak, Yohanes Nenes, menegaskan bahwa masyarakat adat merupakan bagian integral dari sejarah bangsa yang telah ada jauh sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaannya telah diakui dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam siaran persnya, DAD Kota Pontianak menekankan bahwa pembahasan RUU Masyarakat Adat harus berangkat dari paradigma pengakuan terhadap hak asal-usul, bukan sekadar pemberian status administratif oleh negara.

Selain itu, pembentukan RUU tersebut harus selaras dengan tujuh instrumen hukum, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXII/2024, serta prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang diakui secara universal.

DAD Kota Pontianak juga menyampaikan tujuh poin pernyataan sebagai catatan dalam pembahasan RUU tersebut.

Pertama, masyarakat adat tidak lahir karena keputusan negara, melainkan terbentuk dari sejarah, hukum adat, wilayah adat, kelembagaan adat, serta identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga negara berkewajiban mengakui dan melindungi keberadaannya.

Kedua, mekanisme pengakuan masyarakat adat harus sederhana, cepat, partisipatif, dan tidak membebani masyarakat dengan prosedur birokrasi berlapis. Negara diminta berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai penghambat administratif.

Ketiga, wilayah adat yang mencakup tanah ulayat, hutan adat, sungai adat, serta ruang hidup lainnya harus mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang kuat. Hal ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara.

Keempat, DAD Kota Pontianak menolak ketentuan yang membuka peluang pencabutan pengakuan masyarakat adat yang berdampak pada perubahan status tanah adat menjadi tanah negara. Hak ulayat disebut sebagai hak asal-usul yang tidak dapat dihapus hanya karena perubahan administratif.

Kelima, RUU Masyarakat Adat harus mengatur secara tegas prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), yakni persetujuan bebas tanpa paksaan, didahului informasi lengkap, dalam setiap proyek pembangunan, investasi, pertambangan, perkebunan, maupun proyek strategis nasional yang berdampak pada masyarakat adat.

Keenam, penyelesaian sengketa masyarakat adat harus mengakui dan menghormati peran lembaga adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang dijamin konstitusi.

Ketujuh, masyarakat adat harus dilibatkan secara penuh dan bermakna dalam seluruh proses pembentukan RUU. DAD menegaskan tidak boleh ada regulasi terkait masyarakat adat yang disusun tanpa partisipasi aktif masyarakat adat itu sendiri.

Yohanes Nenes menyatakan bahwa pembahasan RUU tersebut tidak boleh menyempitkan makna masyarakat adat hanya pada satu kelompok etnis tertentu. Ia menegaskan bahwa masyarakat adat di Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan karakteristik dan sistem adat yang beragam.

“Adat tidak meminta belas kasihan. Adat meminta pengakuan dan penghormatan atas hak yang telah diwariskan oleh leluhur dan dijamin oleh konstitusi,” ujar Yohanes Nenes.

DAD Kota Pontianak berharap RUU Masyarakat Adat dapat menjadi instrumen hukum yang memberikan keadilan, kepastian hukum, perlindungan terhadap hak kolektif, serta pengakuan atas martabat dan kedaulatan masyarakat adat di seluruh Indonesia.

Selain itu, DAD menyatakan kesiapan untuk memberikan masukan konstruktif kepada DPR RI, pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pembentukan undang-undang tersebut.