Sopir Truk Datangi Gubernur Kalbar, Ria Norsan Respons Keluhan BBM Subsidi

Inspirasikalbar, PONTIANAK – Puluhan sopir truk yang tergabung dalam Persatuan Sopir Kalimantan Barat menyampaikan aspirasi langsung kepada Gubernur Kalbar Ria Norsan, Senin (27/7/2026). Mereka mendatangi Kantor Gubernur Kalimantan Barat untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai menghambat aktivitas transportasi.
Salah satu keluhan yang disampaikan berkaitan dengan harga BBM subsidi. Para sopir mengungkapkan adanya dugaan penjualan BBM subsidi di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Ria Norsan menerima langsung kedatangan para sopir dan mendengarkan berbagai persoalan yang disampaikan dalam dialog selama kurang lebih dua jam.

“Setelah kita diskusi dua jam, ternyata yang mereka keluhkan pertama masalah harga di atas HET yang dijual oleh SPBU. Ini sudah melanggar aturan. SPBU tidak boleh menjual minyak subsidi di atas HET yang ditentukan pemerintah pusat, dan ini terjadi katanya dilakukan oleh oknum SPBU,” ujar Norsan.

Menurut Norsan, persoalan tersebut harus segera mendapat tindak lanjut karena BBM subsidi memiliki peran penting bagi masyarakat, termasuk para sopir yang mengandalkan kendaraan untuk menjalankan aktivitas distribusi.

Tidak hanya masalah harga, para sopir juga menyampaikan dugaan penyalahgunaan barcode dalam pembelian BBM subsidi. Barcode yang seharusnya digunakan oleh pemiliknya diduga dapat digunakan kembali oleh pihak lain.

“Tadi ada juga permasalahan pelangsir yang menggunakan barcode berkali-kali. Misalnya barcode teman di-scan, kemudian dibawa lagi, sehingga pada saat teman itu ingin mengisi minyak ternyata dia sudah mengisi. Itu ada terjadi juga,” jelas Norsan.

Kondisi tersebut, lanjutnya, berpotensi merugikan masyarakat yang telah mengikuti ketentuan pembelian BBM subsidi. Karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih kuat agar sistem penyaluran BBM berjalan sesuai aturan.

Menanggapi seluruh aspirasi tersebut, Norsan menyatakan Pemprov Kalbar akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait. Pemerintah akan melibatkan Organda, Dinas Perhubungan, Pertamina, serta kepolisian dalam proses tindak lanjut.

“Insyaallah kita akan menindaklanjuti. Kita kan ada Organda juga, Dinas Perhubungan. Dan untuk penegakan hukum, langsung dari Polda,” katanya.

Gubernur juga memastikan komunikasi dengan Pertamina akan dilakukan dalam waktu dekat. Langkah tersebut diambil agar keluhan para sopir dapat segera ditelusuri dan dicarikan penyelesaiannya.

“Besok sudah mulai kita akan menindaklanjuti apa yang dikeluhkan asosiasi sopir untuk ditindaklanjuti pihak Pertamina,” pungkasnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap persoalan tersebut dapat segera ditangani sehingga para sopir memperoleh kepastian dalam mendapatkan BBM sesuai ketentuan.

Di sisi lain, pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi diharapkan semakin diperkuat agar subsidi pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu.