Bibit Produktif Disalurkan, Ormas Didorong Perkuat Ketahanan Pangan

Inspirasikalbar,KUBU RAYA – Pemerintah mendorong organisasi kemasyarakatan (ormas) mengambil peran lebih besar dalam memperkuat ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Upaya tersebut di wujudkan melalui penyaluran bibit tanaman produktif kepada 10 organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya, Senin (1/6/2026).

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, mengatakan ketahanan pangan merupakan salah satu langkah nyata dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.

Menurut Akmal, gerakan menanam tanaman produktif dapat di lakukan oleh seluruh elemen masyarakat, mulai dari aparatur sipil negara, organisasi kemasyarakatan hingga masyarakat umum.

Langkah sederhana tersebut di nilai mampu memberikan dampak besar bagi penguatan ketahanan pangan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Melaksanakan Pancasila itu tidak usah rumit-rumit. Mulai saja dari diri kita sendiri. Momentum Hari Lahir Pancasila ini mari kita laksanakan dengan tindakan nyata, salah satunya melalui gerakan ketahanan pangan,” kata Akmal.

Ia menilai organisasi kemasyarakatan memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, ormas di dorong untuk membangun kolaborasi dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) maupun petani agar mampu menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar.

Akmal juga menekankan pentingnya hilirisasi sektor pertanian. Menurutnya, hasil pertanian tidak hanya di jual dalam bentuk bahan mentah, tetapi perlu di olah menjadi produk bernilai tambah sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto, mengatakan penguatan ekonomi kerakyatan menjadi salah satu bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila.

Ia menyebut Kabupaten Kubu Raya saat ini memiliki sekitar 39 ribu pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan agar dapat berkembang lebih optimal.

Menurut Sukiryanto, pemerintah daerah terus mendorong agar produk-produk UMKM lokal mendapat akses yang lebih luas, termasuk masuk ke sektor perhotelan dan industri jasa lainnya.

“Keadilan sosial yang di maksud adalah bagaimana masyarakat kecil dan pelaku UMKM mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat di rasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya.