BPABI Bangun Standar Distribusi Babi untuk Cegah Penyakit

InspirasiKalbar, Pontianak – Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Barat memperkuat langkah menuju kedaulatan pangan daerah melalui penguatan tata kelola distribusi ternak dan pembentukan organisasi petani serta peternak.

Upaya tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Tahun 2026 Badan Pengelola Aset Bisnis dan Investasi (BPABI) DAD Kalbar sekaligus Sosialisasi Ikatan Petani dan Peternak Produk Pangan Kalimantan Barat (IP4KB) di Gedung Graha Bhakti Universitas Panca Bhakti Pontianak, Rabu (15/7/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, Ketua Umum DAD Provinsi Kalbar Cornelius Kimha, Rektor Universitas Panca Bhakti, Sekretaris Umum DAD Kalbar Tadeyus Yus, Ketua BPABI Romana Burhan Bulin, KSOP Kalbar, Dinas Perhubungan, jajaran pengurus BPABI, serta sejumlah mitra usaha.

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memperkuat kemandirian sektor peternakan. Menurutnya, Kalbar memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan ternak secara mandiri tanpa bergantung pada pasokan luar daerah.

“Kite ingin babi, sapi dan kambing merupakan hasil Kalimantan Barat, bukan dari luar. Kite upayakan untuk swasembada ternak,” tegas Krisantus.

Ia menilai BPABI DAD Kalbar memegang peran strategis dalam mendukung penyediaan ternak sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Ketua Umum DAD Provinsi Kalbar Cornelius Kimha menjelaskan babi memiliki nilai budaya yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat Dayak. Selain memenuhi kebutuhan konsumsi, ternak babi juga menjadi bagian penting dalam berbagai ritual adat.

Cornelius mengingatkan pengalaman Kalbar saat wabah penyakit menyerang ternak babi hingga menyebabkan kematian hampir di setiap kecamatan. Kondisi tersebut mendorong DAD Kalbar membentuk BPABI agar ketersediaan ternak tetap terjaga melalui tata kelola distribusi yang lebih baik.

“Pernah di Kalbar hampir setiap kecamatan babi itu mati karena penyakit. Empat puluh persen penduduk Kalbar masih mengonsumsi babi, maka DAD membentuk BPABI untuk menjaga ketersediaan babi,” ujarnya.

Cornelius juga mendorong penyusunan kerja sama antardaerah pengirim dan penerima ternak melalui nota kesepahaman sebagai standar distribusi. Langkah tersebut bertujuan menjaga kesehatan ternak, mencegah penyebaran penyakit, serta memastikan masyarakat menerima produk pangan yang aman dan layak konsumsi.

Ia berharap Kalimantan Barat mampu mencapai swasembada ternak bahkan membuka peluang ekspor babi, sapi, dan komoditas peternakan lainnya pada masa mendatang.

Ketua Umum BPABI DAD Kalbar Romana Burhan Bulin mengatakan organisasi yang dipimpinnya terus memperkuat rantai pasok ternak melalui kemitraan dengan berbagai perusahaan.

Sejak 2024 hingga 2026, BPABI telah menjalin kerja sama dengan delapan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan babi di Kalimantan Barat sekaligus menjaga stabilitas harga.

“Babi bukan sekadar ekonomi, tetapi juga bagian dari ritual adat Dayak. Karena itu kami berupaya menjamin ketersediaan, termasuk babi hitam atau babi kampung yang masyarakat butuhkan,” katanya.

Romana menambahkan keberhasilan program tersebut memerlukan dukungan lintas sektor, mulai dari instansi peternakan, karantina, hingga sektor perhubungan agar setiap proses distribusi ternak memenuhi standar kesehatan dan keamanan.

Pada kesempatan yang sama, BPABI DAD Kalbar juga membentuk Ikatan Petani dan Peternak Produk Pangan Kalimantan Barat (IP4KB). Organisasi tersebut akan menghimpun petani dan peternak lokal untuk memperkuat produksi pangan daerah, meningkatkan kualitas hasil peternakan, serta mendukung terwujudnya kedaulatan pangan Kalimantan Barat melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.