PT SBI Akui Penyelesaian Utang Butuh Strategi Ekstra Bersama

Inspirasikalbar, Pontianak – Proses pengambilalihan operasional pabrik kelapa sawit PT Surya Borneo Indah (SBI) masih menghadapi tantangan besar akibat besarnya kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan. Manajemen menegaskan penyelesaian utang kepada petani, karyawan, hingga kewajiban perpajakan membutuhkan strategi khusus sembari mengupayakan agar operasional pabrik kembali berjalan.

Direktur Utama PT Maulana Karya Persada (MKP), Abi Maulana, mengatakan pihaknya telah menerima daftar kewajiban perusahaan sejak proses pengambilalihan mulai berjalan. Salah satu yang menjadi perhatian ialah tagihan Koperasi Unit Desa (KUD) senilai sekitar Rp39 miliar.

“Kami sudah menampung daftar kewajiban itu sebagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kami juga terus memikirkan solusi terbaik agar persoalan ini bisa dituntaskan,” kata Abi, Selasa (30/7/2026).

Menurutnya, secara keseluruhan beban yang harus diselesaikan perusahaan sangat besar. Selain tagihan kepada KUD, terdapat kewajiban perpajakan sekitar Rp62 miliar, kewajiban kepada perbankan, serta nilai pengalihan yang sebelumnya diminta pemilik lama.

Abi menyebut apabila seluruh kewajiban tersebut digabungkan dengan nilai aset pabrik dan kebun, total kebutuhan dana dapat mencapai sekitar Rp500 miliar.

“Kalau ada investor yang bersedia membayar seluruh nilai itu tentu semua persoalan selesai. Tetapi mencari pembeli dengan nilai sebesar itu bukan perkara mudah. Orang tentu akan mempertimbangkan membangun pabrik baru dengan biaya yang jauh lebih murah,” ujarnya.

Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti “Bajai rasa Alphard”, yakni harga yang dinilai terlalu tinggi dibandingkan nilai pasar aset saat ini.

Karena itu, Abi menilai penyelesaian persoalan perusahaan tidak dapat dilakukan secara instan dan kemungkinan memerlukan langkah-langkah yang tidak bisa memuaskan seluruh pihak.

“Ini membutuhkan strategi yang luar biasa. Mungkin nanti kita harus duduk bersama mencari formulasi terbaik agar semua kepentingan bisa terakomodasi,” katanya.

Abi juga mengungkapkan pengalaman sebelumnya ketika bersama manajemen berupaya mencicil pembayaran hak-hak karyawan, termasuk gaji, pesangon, dan kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ia menilai persoalan keuangan perusahaan selama beberapa tahun terakhir disebabkan operasional yang terus mengalami kerugian karena biaya pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan.

“Kalau pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran, siapa pun yang menjalankan perusahaan pasti akan tumbang. Itu yang terjadi selama ini,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan PT SBI, Budiono, mengatakan fokus utama saat ini adalah memastikan pabrik kembali beroperasi agar mampu menghasilkan arus kas untuk membayar berbagai kewajiban perusahaan.

Menurut Budiono, persoalan yang dihadapi perusahaan tidak hanya menyangkut utang kepada petani dan karyawan, tetapi juga berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan.

“Kalau berbicara persoalan pabrik ini memang sangat kompleks. Ada persoalan di kejaksaan, kewajiban kepada petani, hingga hak-hak karyawan. Karena itu yang paling penting sekarang adalah pabrik bisa berjalan dulu supaya dapur kembali ngebul,” katanya.

Budiono memperkirakan total kewajiban kepada para pekerja dari SBI maupun perusahaan terkait, termasuk kebun dan pabrik, mencapai hampir Rp10 miliar.

“Itu yang akan kita lanjutkan penyelesaiannya. Harapan kami semua pihak bisa bersabar agar operasional pabrik segera berjalan, sehingga kewajiban kepada para pihak dapat diselesaikan secara bertahap,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kewajiban kepada KUD sekitar Rp39 miliar tetap menjadi tanggung jawab yang harus diselesaikan. Namun, menurutnya, penyelesaian seluruh persoalan hanya dapat dilakukan apabila operasional perusahaan kembali normal dan strategi penyelamatan yang disusun bersama dapat dijalankan.

“Kita satu tujuan, yaitu bagaimana pabrik ini segera beroperasi kembali. Setelah itu, kewajiban-kewajiban yang ada akan kita selesaikan secara bertahap bersama-sama,” kata Budiono.

Menutup pertemuan tersebut, Perwakilan Karyawan PT SBI, Tajudin, meminta manajemen segera memberikan kepastian mengenai waktu dimulainya kembali operasional pabrik. Menurutnya, penundaan yang terlalu lama dikhawatirkan akan semakin memperburuk kondisi fasilitas produksi.

“Kami mohon diberikan kepastian. Kasihan kondisi boiler pabrik sudah semakin parah kalau terus dibiarkan. Harapan kami, kalau memang memungkinkan, minggu-minggu depan pabrik sudah mulai berjalan. Yang kami butuhkan sekarang adalah kepastian bagi para karyawan,” ujar Tajudin.