Ria Norsan Paparkan Arah Anggaran Kalbar 2027, SDM hingga Infrastruktur Jadi Prioritas

Inspirasikalbar, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan memaparkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (23/7/2026).

Penyampaian rancangan tersebut berlangsung di Ruang Balairungsari DPRD Kalbar dan menjadi bagian dari tahapan penyusunan APBD 2027. KUA-PPAS selanjutnya akan dibahas bersama DPRD untuk memperoleh kesepakatan.

Norsan menjelaskan, arah kebijakan anggaran 2027 disusun dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro serta mengacu pada RPJMD Kalbar 2025–2029.

Dalam rancangan tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Kalbar berada pada kisaran 5,82 hingga 7,01 persen. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan 4,7 persen, sedangkan kemiskinan berada pada kisaran 5,64 hingga 6,14 persen.

Selain itu, pemerintah mematok rasio gini sebesar 0,298 serta inflasi dalam rentang 1,5 hingga 3,5 persen.

Untuk meningkatkan kapasitas fiskal, Pemprov Kalbar akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui peningkatan penerimaan pajak dan pemanfaatan aset daerah yang belum produktif.

Enam Layanan Dasar Tetap Jadi Perhatian

Pada sisi belanja, Norsan mengatakan anggaran 2027 diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan daya saing daerah.

Penguatan infrastruktur pelayanan dasar serta peningkatan status kemandirian desa juga masuk dalam sasaran kebijakan belanja.

Norsan menegaskan pemenuhan belanja wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap menjadi perhatian pemerintah. Enam urusan pelayanan dasar yang menjadi fokus mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Sementara itu, pembiayaan daerah diarahkan untuk menutup defisit anggaran. Pengeluaran pembiayaan direncanakan berupa tambahan penyertaan modal kepada Bank Kalbar yang bersumber dari proyeksi SILPA 2026.

Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp5,75 triliun. Komposisinya terdiri dari PAD Rp3,28 triliun, pendapatan transfer Rp2,46 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp2,64 miliar.

Adapun belanja daerah dirancang sebesar Rp5,80 triliun, terdiri atas belanja operasi Rp4,19 triliun, belanja modal Rp499,03 miliar, belanja tidak terduga Rp25 miliar serta belanja transfer Rp1,08 triliun.

Melalui rancangan KUA-PPAS tersebut, Pemprov Kalbar berharap proses pembahasan bersama DPRD dapat berjalan tepat waktu dan menghasilkan APBD yang akuntabel serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.