WALHI Kalbar Desak Pemerintah Ambil Langkah Darurat Hadapi Krisis Asap dan Lonjakan ISPA

Inspirasikalbar, Pontianak – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kalimantan Barat tahun ini dinilai telah memberikan dampak serius terhadap masyarakat. Selain memburuknya kualitas udara, kabut asap juga disebut beriringan dengan meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat menilai kondisi kualitas udara dan tingginya angka ISPA menunjukkan pemerintah harus mengambil langkah luar biasa untuk melindungi keselamatan masyarakat.

Berdasarkan informasi IQAir, indeks kualitas udara di Kota Pontianak disebut sempat berada di kisaran 1.000–2.000 AQI⁺ US, jauh melampaui ambang batas kualitas udara yang baik.

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan Kalimantan Barat melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR), tercatat 165.727 kasus ISPA sepanjang Januari hingga 22 Agustus 2026.

Data terbaru per 3 September 2026 juga mencatat 643 kasus ISPA berdasarkan gender, terdiri dari 343 kasus laki-laki dan 300 kasus perempuan yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Kasus terbanyak tercatat di Kabupaten Kubu Raya, disusul sejumlah wilayah lainnya.

Untuk kelompok bayi dan balita, tercatat 178 kasus ISPA per 3 September 2026. Kubu Raya menjadi wilayah dengan kasus tertinggi sebanyak 30 kasus, disusul Landak 28 kasus dan Sambas 19 kasus.

Tren harian kasus ISPA pada bayi dan balita juga dinilai belum stabil. Pada 27 Agustus tercatat 299 kasus, kemudian meningkat menjadi 316 kasus pada 31 Agustus.

WALHI Kalbar menilai angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan dampak kesehatan yang dialami masyarakat akibat kabut asap.

Pasalnya, data ISPA yang masuk melalui SKDR hanya mencatat kasus yang dilaporkan. Sementara akses layanan kesehatan di tingkat tapak masih terbatas, termasuk adanya puskesmas yang tidak beroperasi pada hari tertentu.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan sejumlah kasus ISPA tidak diperiksa dan akhirnya tidak tercatat dalam sistem.

Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat, Sri Hartini, mengatakan pemerintah harus segera memprioritaskan keselamatan masyarakat, bukan hanya fokus pada penanganan titik api dan luas lahan yang terbakar.

“Pemerintah harus berhenti bersikap seremonial dalam penanganan karhutla, karena kondisi udara sudah memburuk dan penderita ISPA meningkat. Jangan hanya memadamkan api, tetapi selamatkan manusianya.”

Menurut Sri, pemerintah juga harus memastikan masyarakat terdampak mendapatkan akses layanan kesehatan secara gratis. Selain itu, korporasi yang terbukti bersalah dalam kasus karhutla harus dimintai pertanggungjawaban terhadap masyarakat yang terdampak.

WALHI Kalimantan Barat mendesak pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota segera mengambil tiga langkah darurat.

Pertama, memperkuat fasilitas dan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Kedua, menyediakan air bersih secara gratis bagi masyarakat yang terdampak krisis asap. Ketiga, mempercepat operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan untuk membantu mengatasi karhutla.

“Kami menegaskan bahwa penanganan karhutla harus berorientasi pada keselamatan manusia dan lingkungan. Pemerintah tidak boleh hanya menghitung jumlah titik api atau luas lahan terbakar sementara penderitaan masyarakat akibat asap tidak menjadi prioritas,” tegas Sri Hartini.