Kemendikdasmen Terbitkan SE 20/2026, Siswa Terdampak Karhutla Tetap Belajar

Inspirasikalbar, JAKARTA — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memaksa ribuan sekolah menghentikan sementara pembelajaran tatap muka. Namun, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk menghentikan proses pendidikan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerbitkan Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Daerah Terdampak Asap Kebakaran Hutan dan Lahan.

SE yang di tandatangani pada 28 Agustus 2026 tersebut mengatur penyesuaian layanan pendidikan bagi satuan pendidikan mulai dari PAUD, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan khusus hingga pendidikan kesetaraan, baik negeri maupun swasta.

Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan PNFI Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menegaskan penghentian pembelajaran tatap muka bukan berarti sekolah meliburkan siswa.

“Keselamatan dan kesehatan anak adalah prioritas. Namun, belajar dari rumah bukan berarti libur. Ketika kondisi udara mengharuskan tatap muka dihentikan, sekolah tetap wajib memastikan hak belajar setiap murid terpenuhi melalui moda pembelajaran yang paling sesuai,” tegas Gogot dalam konferensi pers Penanganan Bencana Karhutla di studio BNPB, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

ISPU Jadi Acuan Pembelajaran

Kemendikdasmen menetapkan kualitas udara berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sebagai salah satu dasar penentuan pola pembelajaran.

Pada ISPU kategori Baik atau 1–50, pembelajaran berlangsung normal. Ketika berada pada kategori Sedang atau 51–100, sekolah tetap dapat menggelar pembelajaran tatap muka dengan membatasi aktivitas di luar ruangan.

Namun, ketika ISPU mencapai kategori Tidak Sehat atau 101–200, pembelajaran tatap muka dilakukan secara terbatas. Siswa PAUD, SD kelas I–III, SLB, serta peserta didik dengan komorbid masuk kelompok yang diprioritaskan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Sedangkan pada ISPU kategori Sangat Tidak Sehat, yakni 201–300, hingga Berbahaya atau di atas 300, pembelajaran tatap muka dihentikan sepenuhnya.

Kebijakan tersebut memungkinkan sekolah menyesuaikan pola pembelajaran berdasarkan kondisi udara di masing-masing daerah, bukan menerapkan penghentian kegiatan belajar secara seragam.

Kota Pekanbaru, misalnya, kembali menggelar pembelajaran tatap muka pada 31 Agustus setelah kualitas udara turun ke kategori Sedang. Sementara Kota Palembang melakukan penyesuaian jam masuk sekolah.

1,43 Juta Siswa Belajar dari Rumah

Dampak karhutla terhadap pendidikan cukup besar. Berdasarkan pemantauan hingga 1 September 2026 pukul 17.00 WIB, sebanyak 12.874 sekolah dengan sekitar 1,43 juta siswa di 27 wilayah pada enam provinsi tercatat melaksanakan pembelajaran dari rumah.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.683 sekolah dengan 1.143.421 siswa telah terverifikasi. Sementara 3.191 sekolah dengan 285.712 siswa masih dalam proses verifikasi.

Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan jumlah terbesar, yakni 8.888 sekolah dan 1.001.440 siswa yang menjalankan pembelajaran dari rumah.

Di Kabupaten Landak, pemerintah menyiapkan pembelajaran luring bagi siswa yang tidak memiliki akses internet. Sementara di Kalimantan Tengah, sebanyak 795 sekolah dengan 141.981 siswa terverifikasi melaksanakan PJJ.

Kemendikdasmen menegaskan pembelajaran jarak jauh tidak identik dengan pembelajaran daring.

Sekolah yang terkendala jaringan internet maupun pasokan listrik dapat menggunakan modul cetak, lembar aktivitas, penugasan rumah, guru kunjung hingga siaran radio atau televisi lokal.

Beban pembelajaran juga dapat disederhanakan dengan menitikberatkan pada literasi, numerasi dan penguatan karakter.

Sekolah Aman Asap Disiapkan

Pemerintah juga menyiapkan ruang kelas aman asap serta sedikitnya satu sekolah rujukan aman asap di setiap kecamatan terdampak.

Perhatian khusus diberikan kepada 1.365 sekolah yang tidak memiliki listrik dan tidak dapat menjalankan PJJ berbasis daring.

Di sisi lain, Pos Pendidikan Darurat Karhutla di tingkat pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) provinsi terus memantau kualitas udara, pelaksanaan moda pembelajaran serta kondisi kesehatan warga sekolah.

Kemendikdasmen meminta orang tua tidak mengabaikan kondisi udara. Orang tua diminta memantau kualitas udara melalui sumber resmi, membatasi aktivitas anak di luar rumah, memastikan penggunaan masker dan segera membawa anak ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan pernapasan.

“Kita tidak ingin anak-anak harus memilih antara kesehatan dan pendidikan. Keduanya harus kita lindungi. Negara bersama pemerintah daerah, sekolah, guru, dan orang tua akan memastikan anak-anak tetap aman sekaligus tetap memperoleh haknya untuk belajar,” kata Gogot.