Bank Kalbar dan Kemendagri Integrasikan Transaksi SP2D Online
Inspirasikalbar, Jakarta— Bank Kalbar menjalin kerja sama strategis dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), dalam rangka mendukung implementasi transaksi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara online melalui aplikasi SIPD-RI.
Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Kamis (22/5). Acara ini di hadiri oleh Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi, dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni.
Melalui kolaborasi ini, Bank Kalbar secara resmi terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). Sistem ini di rancang Kemendagri untuk mengakomodasi kebutuhan pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dan berbasis digital, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan.
Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi, menyatakan komitmennya untuk mendukung penguatan tata kelola keuangan daerah melalui transformasi digital.
“Kami bangga menjadi mitra strategis Kemendagri dalam implementasi SIPD-RI. Sinergi ini merupakan bukti nyata komitmen kami untuk menghadirkan sistem keuangan daerah yang modern, transparan, dan terpercaya,” ujar Rokidi.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menyambut baik langkah Bank Kalbar yang mendukung percepatan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Pemanfaatan teknologi informasi melalui integrasi SIPD-RI dan layanan perbankan seperti yang di lakukan Bank Kalbar akan memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Agus.
Integrasi sistem ini memungkinkan pencairan SP2D di lakukan secara online dan real-time, sehingga mengurangi risiko keterlambatan dan kesalahan manual. Proses yang sebelumnya bersifat terpisah dan konvensional kini bertransformasi menjadi lebih cepat, efisien, dan akuntabel.
Melalui perjanjian ini, Bank Kalbar memperkuat perannya sebagai mitra keuangan utama pemerintah daerah. Ini mendukung digitalisasi layanan publik serta konsolidasi data keuangan daerah.
