Puncak Kemarau Pelestarian Orangutan Menjadi Prioritas BKSDA Kalbar

InspirasiKalbar, Pontianak- “Upaya perlindungan dan pelestarian orangutan dan habitatnya menjadi salah satu prioritas BKSDA Kalimantan Barat. Demi memastikan keselamatan satwa dilindungi dari dampak puncak musim kemarau dan potensi gangguan habitat, BKSDA Kalimantan Barat melalui para petugas di lapangan terus melakukan pemadaman di area kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kami juga melakukan rescue (penyelamatan) dan translokasi orangutan ke tempat yang lebih aman,” Ungkap Imam Setyo Hartanto, S.Hut., M.Sc., Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubag TU) yang hadir mewakili BKSDA Kalimantan Barat selaku salah satu narasumber.

Daftar Merah (Red List) dari International Union Conservation for Nature (IUCN) menetapkan status populasi orangutan “Terancam Punah” (Critically Endangered-CRIT). Di Indonesia, orangutan dapat dijumpai di Pulau Sumatra dan Kalimantan, yang merupakan ‘rumah’ bagi tiga subspesies kera besar ini. Kalimantan Barat merupakan ‘rumah’ bagi dua subspesies orangutan, yaitu  Pongo pygmaeus wurmbii dan Pongo pygmaeus pygmaeus.

Di Kabupaten Kapuas Hulu, habitat orangutan Kalimantan (subspesies Pongo pygmaeus pygmaeus), atau “Mayas” dalam Bahasa Dayak di Kapuas Hulu, tersebar di wilayah Taman Nasional (TN) Danau Sentarum dan Betung Kerihun, lalu kawasan hutan di antara keduanya, yaitu Koridor Labian Leboyan, hingga bentang alam sampai ke Batang Ai Lanjak Entimau di Negara Bagian Sarawak, Malaysia.

Dalam Dokumen Analisis Kelangsungan Hidup Habitat dan Populasi (Population and Habitat Viability Analysis atau PHVA) Orangutan 2016, informasi populasi tiga subspesies orangutan di Kalimantan berkisar 57.350 individu. Pongo pygmaeus pygmaeus adalah subspesies yang paling rentan punah karena jumlah keseluruhan yang tersisa 4.520 individu, dan 2.470 individu dilaporkan berada di Kapuas Hulu.

Sekitar 200 partisipan dari beragam kalangan, mulai dari perwakilan pemerintah, akademisi, praktisi, masyarakat sipil, serta mahasiswa/i, turut hadir dalam seminar yang diselenggarakan di Gedung Konferensi Universitas Tanjung Pura (UNTAN), Pontianak pada Senin, 31 Agustus 2026, yang bertajuk “Membangun Praktik Konservasi Inklusif: Sinergi Multipihak dan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Tapak.”

Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kesadartahuan mengenai habitat orangutan Kalimantan, sekaligus menekankan pentingnya kerjasama multipihak untuk melestarikan habitat yang masih utuh dan memulihkan ekosistem yang terdegradasi, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu, Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UNTAN, Pontianak, serta WWF-Indonesia berkolaborasi untuk menyelenggarakan kegiatan ini.

Kasubag TU BKSDA Kalimantan Barat menjelaskan, “Konservasi orangutan di tengah ancaman degradasi habitat dan bencana kebakaran hutan dan lahan perlu melibatkan dan dukungan dari berbagai pihak. Peningkatan kapasitas masyarakat adat dan komunitas lokal juga menjadi fondasi bagi keberhasilan rencana konservasi dan pengelolaan kawasan yang berkelanjutan.”

Secara terpisah, Riyandi, S.Si., M.Si., akademisi sekaligus salah satu narasumber kegiatan dari Jurusan Biologi FMIPA Untan, memaparkan peran penting orangutan bagi ekosistem yang menjadi habitatnya, serta perannya sebagai salah satu spesies payung (umbrella species) karena daya jelajah dan kebutuhan habitatnya yang luas.

“Orangutan ini memiliki preferensi khusus untuk memilih kawasan hutan yang nyaman bagi mereka tinggali. Selain ‘pilih-pilih’ mengenai pohon pakan dan waktu berbuahnya, jenis pohon obat-obatan, hingga jenis-jenis pohon dan tumbuhan lain yang bermanfaat bagi kehidupannya. Orangutan itu tidak ‘sembarangan’ memilih tempat bersarang.”

“Mengingat daya jelajahnya yang luas itulah, wilayah ‘main’ orangutan ini juga secara tidak langsung menentukan kualitas habitat dan ekosistem suatu kawasan; karena itu, sangat penting bagi kita, manusia, untuk mengamati, memahami, dan menyikapi dengan bijak apa yang ditunjukkan orangutan ini,” pungkas Riyandi.

Selain presentasi dari BKSDA Kalimantan Barat, DLHK Kalimantan Barat, dan Jurusan Biologi FMIPA Untan, seminar ini juga dihadiri oleh narasumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalimantan Barat yang menekankan komitmen pembangunan berkelanjutan dan advokasi KSP ke dalam RTRW, serta dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu mengenai tantangan, kebijakan, dan arah tindak lanjut.

Upaya kolaboratif yang menjadi fokus seminar ini tentu tidak dimulai pada saat ini. Salah satu capaian signifikan multipihak di Kalimantan Barat adalah penetapan Koridor Labian Leboyan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang berfokus pada perlindungan multispesies melalui pendekatan perlindungan dan pengelolaan kawasan.

Menanggapi hal tersebut, salah satu narasumber kegiatan selaku Kepala Bidang Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalimantan Barat, Hairil Anwar, S.Hut., M.Hut., berharap, “Penetapan KSP di Labian Leboyan diharapkan dapat menjadi pondasi untuk merumuskan dan menetapkan beragam kebijakan di tingkat daerah seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW, ed.), rencana pembangunan daerah untuk beragam periode di tingkat provinsi dan kabupaten-kota, dan juga peraturan perundang-undangan di tingkat nasional melalui kementerian yang terkait.”

Hairil lalu menambahkan, “Kita juga harus memperkuat upaya perlindungan dan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem tinggi yang merupakan koridor penting bagi orangutan dan beragam satwa lainnya seperti di Labian Leboyan dengan menyusun rencana aksi daerah yang melibatkan semua pemangku kepentingan, dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat adat dan komunitas lokal berdasarkan prinsip sustainability.”

Perwakilan dari World Wide Fund for Nature Indonesia (WWF-Indonesia) di Kapuas Hulu, Hermas Rintik Maring selaku Kapuas Hulu Project Leader, menyajikan topik mengenai konservasi yang inklusif, yang menekankan pentingnya sinergi multipihak dan pemberdayaan masyarakat.

“Konservasi orangutan di Kapuas Hulu pada umumnya, dan Koridor Labian-Leboyan yang berada di antara Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) dan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) pada khususnya, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, dibutuhkan pendekatan multiaspek yang menyatukan ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya, serta kolaborasi nyata antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk menjaga benteng terakhir populasi Pongo pygmaeus pygmaeus di Kapuas Hulu.”

“Dengan komitmen dari pemerintah pusat melalui BKSDA Kalimantan Barat, Pemprov dan Pemkab melalui OPD (Organisasi Perangkat Daerah, ed.) terkait, dan masyarakat adat serta organisasi masyarakat sipil, maka kami yakin kolaborasi dalam menjaga keutuhan ekosistem kawasan, terutama koridor migrasi dan habitat orangutan di Labian-Leboyan, akan dapat terwujud,” pungkas Hermas.(Siti Nurhayati)