DAD Nanga Taman Sampaikan Hak Jawab dan Hak Koreksi atas Pemberitaan Inspirasi Kalbar

InspirasiKalbar, Sekadau – Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, menyampaikan hak jawab dan hak koreksi atas pemberitaan Media Inspirasi Kalbar yang sebelumnya terbit dengan judul “Masyarakat Adat Nanga Taman Jatuhkan Sanksi Adat Kesupan kepada PT SML”.

Hak jawab tersebut mengacu pada Pasal 1 angka 11 serta Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sekaligus mengedepankan prinsip Kode Etik Jurnalistik sebagai landasan menjaga akurasi informasi dan mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Nanga Taman, Petrus Onem, mengatakan penyampaian hak jawab bukan bertujuan membatasi kebebasan pers, melainkan menjadi bagian dari upaya menjaga akurasi informasi agar masyarakat memperoleh pemberitaan yang sesuai fakta.

“Kami menghormati kebebasan pers sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, kami juga berharap setiap informasi tersaji secara akurat. Hak jawab ini kami sampaikan agar tidak muncul kesalahpahaman di tengah masyarakat akibat penyebutan subjek maupun lokasi yang kurang tepat,” ujar Petrus Onem dalam surat tertulisanya, Kamis (30/7).

Menurut Petrus Onem, terdapat beberapa bagian pemberitaan yang perlu memperoleh koreksi agar sesuai dengan fakta. Salah satunya menyangkut judul berita yang menggunakan frasa “Masyarakat Adat Nanga Taman”.

Ia menjelaskan, penggunaan frasa tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa seluruh masyarakat adat se-Kecamatan Nanga Taman secara bersama-sama menjatuhkan sanksi adat kepada PT SML. Sementara fakta yang mereka sampaikan menyebutkan bahwa sanksi adat tersebut berasal dari Masyarakat Adat Desa Tapang Tinggang, sehingga penyebutan dalam judul tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

“Penyebutan ‘Masyarakat Adat Nanga Taman’ dapat memunculkan anggapan bahwa seluruh masyarakat adat tingkat kecamatan memiliki sikap yang sama terhadap PT SML. Padahal, fakta yang kami sampaikan menunjukkan sanksi adat tersebut berasal dari Masyarakat Adat Desa Tapang Tinggang atau Aliansi Masyarakat Adat Desa Tapang Tinggang. Karena itu, kami berharap identitas pihak yang tercantum dalam pemberitaan sesuai dengan fakta,” katanya.

Selain judul, Dewan Adat Dayak Kecamatan Nanga Taman juga menyampaikan koreksi terkait identitas pihak yang menjatuhkan sanksi adat. Berdasarkan penjelasan mereka, pihak yang mengambil keputusan bukan seluruh masyarakat adat tingkat kecamatan, melainkan Masyarakat Adat Desa Tapang Tinggang atau Aliansi Masyarakat Adat Desa Tapang Tinggang. Karena itu, identitas subjek dalam pemberitaan perlu memperoleh penyesuaian agar selaras dengan fakta.

Hak koreksi tersebut juga menyoroti unsur lokasi dalam pemberitaan. Dewan Adat Dayak Kecamatan Nanga Taman menjelaskan bahwa prinsip jurnalistik 5W+1H mengharuskan media menyampaikan lokasi secara jelas dan tepat. Dalam peristiwa tersebut, lokasi yang benar berada di Desa Tapang Tinggang, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau. Penyebutan “Nanga Taman” tanpa menyertakan nama desa, menurut mereka, berpotensi menimbulkan salah persepsi mengenai pihak yang terlibat.

Petrus Onem menegaskan bahwa hak jawab tersebut lahir semata-mata untuk meluruskan informasi, bukan untuk menyudutkan pihak mana pun.

“Harapan kami sederhana, yakni pemberitaan memuat fakta secara utuh sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar. Kami ingin menjaga akurasi informasi, menghindari kesalahpahaman, sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap pers sebagai sumber informasi,” tegasnya.

Hak jawab tersebut juga mengingatkan pentingnya penerapan prinsip akurasi, ketelitian, dan keberimbangan sebagaimana tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik. Menurut Dewan Adat Dayak Kecamatan Nanga Taman, setiap pemberitaan perlu menyajikan informasi yang akurat, berimbang, serta tidak menimbulkan penafsiran yang keliru. Karena itu, koreksi terhadap penyebutan subjek maupun lokasi menjadi bagian penting demi menjaga kualitas pemberitaan dan kepercayaan masyarakat.

Melalui hak jawab tersebut, Dewan Adat Dayak Kecamatan Nanga Taman meminta Media Inspirasi Kalbar memuat hak jawab secara proporsional sesuai ketentuan Undang-Undang Pers. Mereka juga meminta redaksi melakukan hak koreksi terhadap judul dan isi berita agar sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Sebagai usulan, Dewan Adat Dayak Kecamatan Nanga Taman menyampaikan beberapa alternatif judul yang lebih tepat, yakni “Masyarakat Adat Desa Tapang Tinggang Jatuhkan Sanksi Adat Kesupan kepada PT SML” atau “Aliansi Masyarakat Adat Desa Tapang Tinggang Jatuhkan Sanksi Adat Kesupan kepada PT SML”. Selain itu, mereka juga mengharapkan adanya catatan koreksi pada berita yang telah terbit sehingga pembaca mengetahui adanya perbaikan informasi.

Dewan Adat Dayak Kecamatan Nanga Taman menegaskan bahwa penyampaian hak jawab dan hak koreksi tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap kemerdekaan pers yang bertanggung jawab sekaligus upaya menjaga akurasi informasi untuk kepentingan masyarakat luas.

Catatan Redaksi

Redaksi Inspirasi Kalbar menghormati hak jawab dan hak koreksi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pemuatan hak jawab ini menjadi wujud komitmen redaksi terhadap prinsip akurasi, keberimbangan, profesionalisme, serta tanggung jawab jurnalistik.

Redaksi Inspirasi Kalbar juga menyampaikan permohonan maaf kepada Dewan Adat Dayak Kecamatan Nanga Taman, masyarakat Desa Tapang Tinggang, maupun seluruh pembaca apabila terdapat kekeliruan dalam penyajian pemberitaan sebelumnya sehingga menimbulkan ketidaknyamanan atau kesalahpahaman.

Ke depan, Redaksi Inspirasi Kalbar berkomitmen terus meningkatkan ketelitian, melakukan koreksi apabila terdapat kekeliruan, serta menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan sesuai dengan kaidah jurnalistik.